Peran Bhabinkamtibmas Dalam Melakukan Penanggulangan Kejahatan Di Wilayah Hukum Polrestabes Medan

Abstract

Keadaan keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas) benar – benar sangat diharapkan oleh seluruh lapisan masyarakat, demi memberikan rasa damai dan tentram untuk seluruh masyarakat dan diharapkan akan menambah tingkat motivasi dan semangat dalam melakukan kegiatan ekonomi sehingga terselenggaranya pembangunan nasional. Bhabinkamtibmas di harapkan dapat mewujudkan kemitraan polisi dan masyarakat, sehingga bersama dapat mendeteksi segala bentuk kejahatan yang ada di dalam masyarakat, serta dapat menjaga dan mempertahankan keamanan dan ketertiban didalam kehidupan sehari - hari masyarakat, terutama masyarakat Kota Medan. Berdasarkan hal tersebut adapun rumusan masalah penelitian ini yaitu: 1. Bagaimanakah pengaturan hukum yang mengatur Bhabinkamtibmas dalam melakukan penanggulangan kejahatan di wilayah hukum Polrestabes Medan? 2. Bagaimanakah faktor penghambat Bhabinkamtibmas dalam melakukan penanggulangan kejahatan di wilayah hukum Polrestabes Medan? 3. Bagaimanakah Peran Bhabinkamtibmas dalam Melakukan Penanggulangan Kejahatan di wilayah hukum Polrestabes Medan?. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu penelitian yuridis normative dengan Pendekatan perundangan-undangan dan konseptual, adapun instrument pengumpulan datanya menggunakan observasi, studi dokumentasi dan wawancara. Sedangkan analisis datanya yaitu deskriptif analisis. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: 1. Pengaturan hukum yang mengatur Bhabinkamtibmas diantaranya adalah Undang-Undang No 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Indonesia, Peraturan Kapolri Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pemolisian Masyarakat, dan Surat Keputusan Kapolri No. Pol : SKEP/737/X/2005 Tanggal 15 Oktober 2005 Tentang Kebijakan Dan Srategi Penerapan Model Pemolisian Masyarakat 2. Faktor yang dapat menghambat Bhabinkamtibmas dalam usaha melakukan penanggulangan kejahatan di wilayah hukum Polrestabes Medan dipengaruhi oleh beberapa hal, diantaranya adalah faktor struktur organisasi Bhabinkamtibmas Polrestabes Medan, faktor sumber daya manusia, faktor anggaran, faktor sarana dan prasarana, serta faktor perhatian dan dukungan masyarakat. Faktor – faktor tersebut merupakan faktor yang dapat menurunkan dan menaikan kejahatan di kota medan. 3.Peran Bhabinkamtibmas dalam Melakukan penanggulangan kejahatan di wilayah hukum Polrestabes medan dengan melakukan tindakan penanggulangan kejahatan preventif melalui penerapan program Polisi Masyarakat (Polmas), Program Door to Door System dan melakukan Tindakan Penanggulangan Kejahatan Represif melalui Program Pemecahan Masalah (Problem Solving). The state of security and public order (Kamtibmas) is really expected by all levels of society, in order to provide a sense of peace and tranquility for the whole community and it is hoped that it will increase the level of motivation and enthusiasm in carrying out economic activities so that the implementation of national development. Bhabinkamtibmas is expected to create a partnership between the police and the community, so that together they can detect all forms of crime that exist in society, and can maintain and maintain security and order in people's daily lives, especially the people of Medan City. Based on this, the formulation of the research problem is: 1. What are the legal arrangements that regulate Bhabinkamtibmas in dealing with crime in the jurisdiction of Medan Polrestabes? 2. What are the inhibiting factors for Bhabinkamtibmas in dealing with crime in the jurisdiction of the Medan Polrestabes? 3. What is the role of Bhabinkamtibmas in Combating Crime in the jurisdiction of the Medan Polrestabes?. The research method used in this study is normative juridical research with a statutory and conceptual approach, while the data collection instruments use observation, documentation studies and interviews. While the data analysis is descriptive analysis. The results of this study indicate that: 1. The legal arrangements that regulate Bhabinkamtibmas include Law No. 2 of 2002 concerning the Indonesian National Police, Regulation of the National Police Chief No. 3 of 2015 concerning Community Policing, and the Decree of the Chief of Police No. Pol : SKEP/737/X/2005 Dated October 15, 2005 Concerning Policies and Strategies for Implementing the Community Policing Model 2. Factors that can hinder Bhabinkamtibmas in its efforts to combat crime in the jurisdiction of Medan Polrestabes are influenced by several things, including the organizational structure factor of Bhabinkamtibmas Polrestabes Medan, human resource factors, budget factors, facilities and infrastructure factors, and community attention and support factors. These factors are factors that can reduce and increase crime in the city of Medan. 3. The role of Bhabinkamtibmas in dealing with crime in the jurisdiction of the Medan Polrestabes by taking preventive crime prevention actions through the implementation of the Community Police (Polmas) program, the Door to Door System Program and carrying out Repressive Crime Management Actions through the Problem Solving Program.