Tanggung Jawab Hukum Atas Kerusakan Barang Jaminan Gadai Berupa Alat Elektronik Dan Pertanian Di PT. Pegadaian Kantor Wilayah 1 Medan

Abstract

Perjanjian gadai merupakan perjanjian yang dilakukan antara kreditur dan debitur, kreditur menerima hak atas benda yang diberikan oleh debitur kepadanya dan debitur menerima hak atas barang yang diikatnya berupa pinjaman dalam bentuk uang. Penurunan perekonomian membuat masyarakat kesulitan akan kebutuhannya. Hal ini membuat masyarakat melakukan segala upaya untuk memenuhi kebutuhannya, satu diantaranya masyarakat dapat menjaminkan barangbarang mereka kepada lembaga gadai yang ada saat ini. Pada saat berlangsungnya perjanjian gadai sering terjadi hal yang tidak diiginkan yakni kerusakan pada barang jaminan gadai yang terjadi karena beberapa faktor, sebagai nasabah yang mengalami kerugian tentu ingin mendapatkan pertanggungjawaban dari pihak pegadaian dengan salah satunya menuntut pihak pegadaian untuk mengganti kerugian yang dialaminya. Permasalahan dalam penelitian ini adalah Bagaimana prosedur dan syarat-syarat untuk melakukan perjanjian gadai di PT. Pegadaian Kantor Wilayah I Medan, bagaimana akibat hukum dari perjanjian gadai di PT. Pegadaian Kantor Wilayah I Medan, dan bagaimana pelaksanaan tanggung jawab hukum atas kerusakan barang jaminan gadai berupa alat elektronik dan pertanian di PT. Pegadaian Kantor Wilayah I Medan. Metode penelitian yang digunakan adalah dengan menggunakan yuridis normatif. Yuridis normatif atau disebut juga dengan (law in book) merupakan penelitian hukum dengan mengkaji pelaksanaan atau pengimplementasian suatu ketentuan hukum normative pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat guna mencapai tujuan yang telah ditentukan dan menggunakan data empiris sebagai data pendukung. Hasil penelitian adalah prosedur dan syarat-syarat melakukan perjanjian gadai di PT. pegadaian kanwil I Medan ialah nasabah yang ingin melakukan perjanjian gadai harus memiliki barang jaminan gadai, memiliki KTP atau kartu identitas lainnya, dan membawa surat kuasa apabila barang jaminan tersebut dikuasakan. Prosedur yang harus dilalui oleh nasabah ialah dengan mendatangi langsung kantor pegadaian dan membawa barang jaminan gadai, selanjutnya pihak pegadaian akan melakukan penafsiran harga untuk menentukan besar nilai pinjaman, mengisi formulir permintaan kredit (FPK) dan melakukan perjanjian gadai yang tertuang dalam surat bukti kredit (SBK). Akibat hukum dikenakan kepada pihak pegadaian ialah wanprestasi dikarenakan akibat dari timbulnya perbuatan yang merugikan pihak-pihak dalam perjanjian, pihak yang dirugikan dapat menuntut pihak yang melakukan wanprestasi untuk memberikan ganti rugi. Ganti kerugian yang telah ditetapkan langsung oleh pihak pegadaian yakni secara materil. Pelaksanaan tanggung jawab pegadaian akibat kerusakan barang jaminan gadai milik nasabah dilakukan ganti kerugian dalam bentuk materil yakni penggantian barang maupun uang sesuai nilai dari barang jaminan tersebut A pawn agreement is an agreement made between a creditor and a debtor, the creditor receives the right to the object given to him by the debtor and the debtor receives the right to the goods he binds in the form of a loan in the form of money. The economic downturn has made it difficult for people to meet their needs. This makes the community make every effort to meet their needs, one of which is that the community can guarantee their goods to the existing pawn institutions. At the time of the pawn agreement, things often happen that are not desirable, namely damage to the pledged collateral that occurs due to several factors, as a customer who suffers a loss, of course, wants to get accountability from the pawnshop, one of which demands the pawnshop to compensate for the loss he has suffered. The problem in this research is how are the procedures and conditions for entering into a pawn agreement at PT. Pegadaian Regional Office I Medan, what are the legal consequences of the pawn agreement at PT. Pegadaian Regional Office I Medan, and how the implementation of legal responsibility for damage to collateral goods in the form of electronic and agricultural equipment at PT. Pawnshop Regional Office I Medan. The research method used is by using normative juridical. Normative juridical or also known as (law in book) is a legal research by examining the implementation or implementation of a normative legal provision in every particular legal event that occurs in society in order to achieve the goals that have been determined and using empirical data as supporting data. he results of the study are the procedures and conditions for entering into a pawn agreement at PT. Pegadaian Kanwil I Medan is that customers who wish to enter into a pawn agreement must have collateral for the pledge, have an ID card or other identity card, and bring a power of attorney if the collateral is authorized. The procedure that must be passed by the customer is to go directly to the pawnshop office and bring the pledged collateral, then the pawnshop will interpret the price to determine the amount of the loan, fill out the credit request form (FPK) and make a pawn agreement contained in the proof of credit (SBK). ). The legal consequences imposed on the pawnshop are default due to the occurrence of actions that harm the parties to the agreement, the injured party can sue the party who defaults to provide compensation. The compensation that has been determined directly by the pawnshop is materially. The implementation of the responsibility for the pawnshop due to damage to the collateral goods belonging to the customer is compensated in the form of material, namely the replacement of goods and money according to the value of the collateral.