Penerapan Hukum terhadap Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika di Wilayah Hukum Polres Pelabuhan Belawan

Abstract

Tindakan yang dilakukan kepada pecandu atau penyalahguna narkotika sebagai bentuk perlindungan hukum semestinya berbasiskan pada ilmu pengetahuan. Suatu kebijakan yang didasarkan pada emosi, retorika, dan tanpa bukti ilmiah cenderung menyesatkan. Bagi pecandu narkotika, penjara bukanlah solusi yang paling baik untuk dirinya ataupun negara. Berdasarkan hal tersebut rumusan masalah dalam penelitian ini: 1) Bagaimana pengaturan hukum tentang tindak pidana narkotika menurut Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, 2) Bagaimana penerapan hukum terhadap tindak pidana penyalahgunaan narkotika di Wilayah Hukum Polres Pelabuhan Belawan, 3) Bagaimana kendala penerapan hukum terhadap tindak pidana penyalahgunaan narkotika di Wilayah Hukum Polres Pelabuhan Belawan. Adapun metode penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif, sedangkan teknik analisis data menggunakan kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaturan hukum tentang tindak pidana narkotika menurut Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dinyatakan dalam pasal 54, sebagaimana juga dinyatakan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) RI No. 04 Tahun 2010. Penanganan tersangka penyalahgunaan narkotika di kepolisian berpedoman pada Peraturan Kepolisian No. 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif. Penerapan hukum terhadap tindak pidana penyalahgunaan narkotika di Wilayah Hukum Polres Pelabuhan Belawan melalui substansi hukum, struktur hukum dan budaya hukum. Terdapat kendala penerapan hukum terhadap tindak pidana penyalahgunaan narkotika di Wilayah Hukum Polres Pelabuhan Belawan yaitu Peraturan kepolisian membatasi syarat penerapan keadilan restoratif, kondisi ekonomi keluarga yang relatif lemah, adanya kesulitan membedakan tersangka penyalahguna dengan pengerdar. Disarankan sebaiknya kepolisian mencabut persyaratan yang membatasi penerapan keadilan restoratif bagi pelaku penyalahguna narkotika. Pemerintah perlu memberikan perhatian yang lebih serius untuk mengupayakan penyediaan biaya rehabilitasi yang lebih besar bagi penyalahguna atau pecandu narkotika. Para penegak hukum perlu berupaya lebih baik melakukan penyidikan agar benar-benar dapat membedakan pelaku penyalahguna narkotika dengan pengedar. Actions taken against addicts or narcotics abusers as a form of legal protection should be based on science. A policy based on emotion, rhetoric, and without scientific evidence tends to be misleading. For drug addicts, prison is not the best solution for themselves or the country. Based on this, the formulation of the problem in this study: 1) How is the legal arrangement regarding narcotics crimes according to Law no. 35 of 2009 concerning Narcotics, 2) How is the application of the law to criminal acts of narcotics abuse in the Belawan Port Police Legal Area, 3) What are the obstacles to implementing the law against narcotics abuse crimes in the Belawan Harbor Police Legal Area. The research method used is descriptive method, while the data analysis technique uses qualitative. The results of the study indicate that the legal regulation of narcotics crimes according to Law no. 35 of 2009 concerning Narcotics is stated in article 54, as also stated in the Circular Letter of the Supreme Court (SEMA) RI No. 04 of 2010. The handling of narcotics abuse suspects in the police is guided by Police Regulation no. 8 of 2021 concerning Handling of Crimes Based on Restorative Justice. The application of law to criminal acts of narcotics abuse in the Belawan Harbor Police Legal Area through legal substance, legal structure and legal culture. There are obstacles in applying the law to the crime of narcotics abuse in the Belawan Harbor Police Legal Area, namely the police regulations limiting the requirements for the application of restorative justice, the relatively weak economic condition of the family, the difficulty of distinguishing suspected abusers from traffickers. It is suggested that the police should revoke the requirements that limit the application of restorative justice for narcotics abusers. The government needs to give more serious attention to seeking to provide greater rehabilitation costs for narcotics abusers or addicts. Law enforcers need to make better efforts to conduct investigations so that they can truly distinguish narcotics abusers from traffickers.