Evaluasi Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Kepariwisataan Dalam Pengelolaan Objek Wisata Di Pantai Lumban Bulbul Balige Kabupaten Toba

Abstract

Pantai Lumban Bulbul adalah salah satu objek wisata yang ada di Kecamatan Balige yaitu di salah satu Desa Lumban Bulbul. Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi kebijakan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Kepariwisataan dalam mengelola objek wisata Pantai Lumban Bulbul Balige Kabupten Toba. Teori yang digunakan di dalam penelitian ini adalah teori William M. Dunn yang mengelompokkan evaluasi kebijakan dalam 6 indikator. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data Observasi, Wawancara dan Dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa efektivitas dalam mengelola objek wisata Pantai Lumban Bulbul sudah mencapai hasil yang baik dalam meningkatkan struktur ekonomi masyarakat. Sedangkan efisiensi dalam membentuk UPS (Unit Pengelola Sampah) guna meningkatkan kebersihan Pantai Lumban Bulbul tidak sepenuhnya tercapai karena kurangnya kesadaran masyarakat. Kecukupan Sumber Daya Manusia di Desa Lumban Bulbul ini masih rendah terbukti dengan redahnya tingkat anak usia sekolah dalam hal pendidikan karena kebiasaan bekerja di usia muda. Hal ini juga berkaitan dengan perataan pelatihan guna meningkatkan Sumber Daya Manusianya tidak tepat sasaran yaitu yang seharusnya melibatkan masyarakat namun hanya melibatkan pihak tertenu saja. Responsivitas masyarakat dalam meningkatkan wisata Pantai Lumban Bulbul masih rendah dan tanggung jawab dalam menjaga kebersihan karena rendahnya kesadaran. Wisata Pantai Bulbul ini memberikan dampak yang baik bagi masyarakat namun Ketepatan dalam mengelola pantai belum terlaksana karena dampak buruk yang ditimbulkan pada kualitas air yang kian menurun. Ada beberapa hambatan dalam proses pengembangan pantai Lumban Bulbul ini salah satunya dalah pencemaran Danau Toba karena eceng gondok dan limbah dari masyarakat, kekurangan dana dalam pembangunan sarana dan prasarana dan yang terakhir adalah tidak adanya kerjasama antara masyarakat dengan pemerintah. Lumban Bulbul Beach is one of the attractions in Balige District, namely in one of the Lumban Bulbul Villages. This tourism has a big role in improving the economy in Lumban Bulbul Village which before the existence of the community's standard of living was still low and had less income in fulfilling their daily life, one of which was in education. This research aims at the policy of Law Number 10 of 2009 concerning Tourism in managing the Lumban Bulbul Beach tourism object, Balige, Toba Regency. The theory used in this study is the theory of William M. Dunn which groups policy evaluation into 6 indicators. The method used in this study is a descriptive qualitative method with data collection Observation, Interview and Documentation. The results showed that the effectiveness in managing the Lumban Bulbul Beach tourism object had achieved good results in improving the economic structure of the community. Meanwhile, efficiency in establishing UPS (Waste Management Unit) to improve the cleanliness of Lumban Bulbul Beach was not fully achieved due to lack of public awareness. The adequacy of Human Resources in Lumban Bulbul Village is still low as evidenced by the low level of school age in terms of education due to the habit of working at a young age. This is also related to the distribution of training in order to improve Human Resources which is not right on target, namely those that should involve the community but only involve certain parties. The community's responsiveness in increasing Lumban Bulbul Beach tourism is still low and the responsibility in maintaining cleanliness is due to low awareness. This Bulbul Beach Tourism has a good impact on the community, but the accuracy in managing the beach has not been carried out because the bad impact on air quality is decreasing. There are several strengths in the process of developing the Lumban Bulbul beach, one of which is the pollution of Lake Toba due to water hyacinth and waste from the community, lack of funds in the construction of facilities and infrastructure and the last is the lack of cooperation between the community and the government.