Implementasi Kebijakan Pengelolaan Keuangan Pemerintah Daerah Dimasa Pandemi Covid 19 pada Bappeda Kota Langsa

Abstract

Kota Langsa merupakan salah satu Kabupaten/Kota yang berada di Provinsi Aceh yang memiliki potensi-potensi PAD yang cukup besar untuk pembangunan daerah apabila di kelola dengan baik melalui kebijakan keuangan daerah, terlebih pada masa covid 19 saat ini. Akan tetapi realitas kebijakan otonomi daerah memperlihatkan bahwa aliran dana daerah paling besar bersumber dari pemerintah pusat sedangkan untuk pengaturan dana tersebut oleh pemerintah daerah relatif terbatas. Realisasi Belanja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Langsa pada TA 2021 adalah sebesar Rp.5.934.062.434,00 atau sekitar 94,83% dari Anggaran Belanja 2021. Pengelolaan keuangan daerah yang dibentuk oleh Pemerintah Kota Khususnya kepada Badan Perencanaan dan Pembangunan (Bappeda) Kota Langsa agar dapat ditindak lanjuti dengan pemerataan pembangunan di tengah-tengah masyarakat Kota Langsa. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bentuk dan implementasi serta kendala kebijakan pengelolaan keuangan Pemerintah Daerah Kota Langsa di masa pandemi covid 19. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Data yang diolah bersumber dari hasil wawancara dan hasil pengamatan di Bapeda Kota Langsa. Hasil penelitian menunjukkan bahwa bentuk kebijakan pengelolaan keuangan Pemerintah Daerah Kota Langsa di masa pandemi covid 19 didasarkan atas desentralisasi keuangan daerah yang bersumber pada pendapatan asli daerah dan transfer dari pemerintah pusat. Implementasi kebijakan pengelolaan keuangan Pemerintah Daerah Kota Langsa dalam perencanaan dan pembangunan daerah oleh Badan Perencanaan dan Pembangunan (Bappeda) diformulasikan dengan kebijakan untuk mobilisasi Pendapatan Asli Daerah dan Penerimaan Daerah Lainnya. Melalui RPJM Kota Langsa bahwa kebijakan Pemerintah Kota Langsa berfokus pada birokrasi dan keamanan, pembanguan infrastruktur, Pemanfaatan Sumberdaya Daerah dan Pertumbuhan Ekonomi, Mutu Pendidikan, Layanan Kesehatan, Penegakan Syariat Islam, Pemberdayaan Sosial Masyarakat, Penataan Ruang dan Lingkungan Hidup. Kendala yang dihadapi Bappeda Kota Langsa dalam mengimplementasikan kebijakan pengelolaan keuangan daerah di Masa pandemi covid 19 yakni Pertumbuhan penduduk yang cepat dan kian padat, Permasalahan fasilitas publik, Iklim kompetisi antar daerah. adapun strategi Bappeda Kota Langsa melakukan penyesuaian anggaran untuk melaksanakan refocusing anggaran diantaranya melakukan rasionalisasi belanja pegawai dilakukan dengan mengurangi honorarium kegiatan, rasionalisasi belanja barang/jasa dengan mengurangi belanja perjalanan dinas dalam daerah dan luar daerah, belanja barang pakai habis untuk keperluan kantor, belanja cetak dan penggandaan dan belanja makanan dan minuman. Langsa City is one of the regencies/cities in Aceh Province which has quite large PAD potentials for regional development if it is managed properly through regional financial policies, especially during the current covid 19 period. However, the reality of the regional autonomy policy shows that the largest flow of regional funds comes from the central government, while the regulation of these funds by the regional government is relatively limited. The realization of the Langsa City Regional Development Planning Agency expenditure in FY 2021 is Rp. 5,934,062,434.00 or around 94.83% of the 2021 Expenditure Budget. Regional financial management established by the City Government in particular to the Langsa City Planning and Development Agency (Bappeda) so that it can be followed up with equitable development in the midst of the people of Langsa City. This study aims to analyze the form and implementation and constraints of the Langsa City Government's financial management policy during the covid 19 pandemic. This study uses a descriptive method with a qualitative approach. The data that was processed was sourced from the results of interviews and observations at the Bapeda of Langsa City. The results showed that the form of financial management policy for the Langsa City Government during the COVID-19 pandemic was based on decentralization of regional finances sourced from local revenue and transfers from the central government. The implementation of the Langsa City Government's financial management policy in regional planning and development by the Planning and Development Agency (Bappeda) is formulated with a policy to mobilize Regional Original Revenue and Other Regional Revenues. Through the Langsa City RPJM, Langsa City Government policies focus on bureaucracy and security, infrastructure development, Utilization of Regional Resources and Economic Growth, Quality of Education, Health Services, Enforcement of Islamic Law, Community Social Empowerment, Spatial Planning and the Environment. The obstacles faced by the Langsa City Bappeda in implementing regional financial management policies during the COVID-19 pandemic are rapid and increasingly dense population growth, problems with public facilities, and a climate of competition between regions. The Langsa City Bappeda strategy is to adjust the budget to carry out budget refocusing, including rationalizing employee spending by reducing the honorarium for activities, rationalizing goods/service spending by reducing official travel expenses within the region and outside the region, spending on consumables for office purposes, printing and duplicating and shopping for food and beverages.