Penegakan Hukum Tindak Pidana Terorisme Bom Bunuh Diri Berdasarkan Undang – Undang No. 5 Tahun 2018 Di Polrestabes Medan

Abstract

Penelitian Tesis ini mengenai Penegakan Hukum Tindak Pidana Terorisme Bom Bunuh Diri Berdasarkan Undang – Undang Nomor 05 Tahun 2018 Tentang Terorisme Di Polrestabes Medan. Terorisme pada dasarnya merupakan suatu gejala kekerasan yang berkembang sejalan dengan peradaban manusia itu sendiri. Teorisme sebagai kejahatan terhadap kemanusiaan ditengarai telah ada sejak jaman yunani Kuno, Romawi Kuno, dan pada abad pertengahan. Dalam konteks ini terorisme secara klasik diartikan sebagai kekerasan atau ancaman kekerasan yang dilakukan untuk menciptakan rasa takut dalam masyarakat. Dengan rumusan masalah yaitu (1) Bagaimana aturan hukum yang mengatur tentang tindak pidana terorisme di Indonesia, (2) Bagaimana faktor penyebab terjadinya terorisme di Polrestabes Medan, (3) Bagaimana kebijakan hukum pidana mengenai penegakan hukum tindak pidana terorisme bom bunuh diri berdasarkan Undang – Undang No. 5 Tahun 2018. Adapun metode penelitian ini menggunakan penelitian yuridis normatif dengan menganalisis peraturan perundang – undangan dan konsepsional dengan analisis data deskriptif analisis. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pengaturan hukum tindak pidana terorisme antara lain Undang – Undang No. 15 Tahun 2003 tentang pemberantasan tindak pidana terorisme, Undang – Undang No. 05 Tahun 2018. Faktor penyebab terjadinya terorisme antara lain faktor ekonomi, psikologis, agama, politik, dan sosiologis. Kebijakan hukum pidananya antara lain kebijakan penal, non penal, aplikatif, dan legislatif. Kesimpulan yang dapat diambil dari penelitian ini yaitu membahas mengenai aturan hukum, membahas mengenai faktor penyebab terjadinya tindak pidana terorisme di polrestabes medan, dan membahas mengenai kebijakan hukum pidana yang dilakukan oleh polri terkait tindak pidana terorisme di polrestabes medan. Saran yang dapat diambil dari tesis ini yaitu Kepada para aparat penegak hukum terorisme dalam hal ini Polri agar benar – benar melakukan penerapan aturan hukum terorisme terhadap para pelaku terorisme guna adanya efek jerah terhadap para pelaku yang terlibat aksi terorisme. This thesis research is about Law Enforcement of the Crime of Terrorism Suicide Bombing Based on Law Number 05 of 2018 concerning Terrorism at the Medan Polrestabes. Terrorism is basically a symptom of violence that develops in line with human civilization itself. Theorism as a crime against humanity is suspected to have existed since the time of Ancient Greece, Ancient Rome, and in the Middle Ages. In this context, terrorism is classically defined as violence or threats of violence carried out to create fear in society. With the formulation of the problem, namely (1) What is the form of prevention of criminal acts of terrorism according to the provisions of Law no. 05 of 2018 concerning terrorism, (2) What are the causes of terrorism at the Medan Polrestabes, (3) How is the law enforcement carried out by the Police related to the occurrence of terrorism at the Medan Polrestabes. This research method uses normative juridical research by analyzing laws and regulations and conceptual analysis with descriptive data analysis. The results of this study indicate that the prevention of criminal acts of terrorism carried out by the government is carried out through national preparedness, counter radicalization and deradicalization. The cause of the suicide bombing at Polrestabes Medan was the lack of vigilance by the police officers guarding the front post, leaving people who at that time wanted to take care of the SKCK free. Law enforcement carried out by the National Police regarding the occurrence of terrorism at the Medan Polrestabes can be seen from (a) Legal Substance, (b) Law Enforcement, (c) Facilities and Infrastructure, (d) Society, (e) Culture. The conclusion that can be drawn from this research is that terrorism prevention can be carried out with national alertness where conditions are ready to anticipate the occurrence of criminal acts of terrorism, counter-radicalization where a planned, integrated, systematic, and continuous process is carried out against people or groups of people who are vulnerable to exposure. radical understanding of terrorism which is intended to stop the spread of radical understanding of terrorism and deradicalization which is a planned, integrated, systematic, and continuous process carried out to eliminate or reduce and reverse the radical understanding of terrorism that occurs. Suggestions that can be taken from this research are that the public is expected to remain alert to the surrounding environment and remain vigilant of people suspected of being caused by radicalism and immediately notify law enforcement officials so that prevention efforts can be carried out and especially to the National Police Detachment 88 Anti-Terrorism Police institution can in cooperation with the National Counterterrorism Agency (BNPT) to seek and ambush terrorists in their hiding places.