Analisis Hukum Pasal 112 Undang-Undang Nomor 18 Tahun Tahun 2013 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Perusakan Hutan Kaitannya Dengan Potensi Kekosongan Hukum Dalam Perspektif Penyidikan Tindak Pidana Kehutanan Oleh PPNS Kementerian Kehutanan RI

Abstract

Dcgradasi hutan Indonesia menunjukkan gejala meningkat dari tahunketahun. Rutan Indonesia tefah dibabat untuk kepentingan pertanian, pertambangan, perkebunan dan pembangunan sarana-prasarana, baik yang memiliki ijin yang sah maupun yang illegal. Salah satu penyebab utama kehancuran hutan Indonesia adalah lemahnya penegakan hukum di Indonesia, yang salah satunya diyakini adalah pengaruh dari peraturan perundang-undangan yang ada masih kurang baik. Terbitnya Undang-undang Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pembcrantasan Perusakan Hutan yang diundangkan sejak Tanggal 06 Agustus 2013, telah menyatakan mencabut dan tidak berlaku beberapa aturan delik pada Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan yang diduga dapat mengakibatkan adanya potensi Kekosongan Hukum, yang dapat rnemicu peningkatan ancaman bagi perusakan hutan. Untuk itu diperlukan upaya untuk mengisi kekosongan hukum dimaksud guna mengurangi potensi terjadinya perusakan hutan. Penelitian ini adalah penelitian Yuridis Normatif dengan tipologi penelitian sinkronisasi hukum dan peraturan. Sedangkan sifat penelitian adalah deskriptif analitif. Data-data dalam penelitian didapat dari data primer, data sekunder dan data tersier yang dikumpulkan dengan cara peninjauan literature di pcrpustakaan dan pengumpulan data lapangan rnelalui daftar isian (tally sheet) dan wawancara (interview). Dari data yang dikumpulkan, dianalisa lalu dapat kesimpulan bahwa terbitnya undang-undang Nomor 18 Tahun 2013 telah merubah aturan yang sudah baik di Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 yang mana hal tersebut dapat rnenyebabkan terjadinya kekosongan hukum dengan kondisi tidak adanya aturan yang mengikat terhadap suatu tindakan yang dapat rnerusak hutan. Indonesian forest dcgradation shows symptoms increase from the year. Indonesian Detention Center Tefah was cleared for agricultural purposes, mining, plantation and development of infrastructure, both Have a valid or illegal permit. One of the main causes The destruction of Indonesia's forests is the weakness of law enforcement in Indonesia, one of which is believed to be the influence of statutory regulations There is still not good. The issuance of Law Number 18 Year 2013 About the prevention and eradication of forest destruction Since August 6, 2013, it has declared revoking and not valid some of the offense rules in Law Number 41 of 1999 concerning Forestry that is thought to result in a void potential Law, which can be increased threats to forest destruction. For it is necessary to attempt to fill the legal vacuum in question Reducing the potential for forest destruction. This research is research Normative juridical with research typology synchronization of law and regulations. While the nature of the research is analytitive descriptive. Data in research obtained from primary data, secondary data and tertiary data collected with how to review literature on the library and field data collection Through the Tally Sheet and Interview (Interview). From the data collected, analyzed and then concluded that the publication of the law Number 18 of 2013 has changed the rules that are already good in the law Number 41 of 1999 which can cause the occurrence legal vacuum with the condition of the absence of binding rules against an action that can damage the forest.