Kewenangan Hakim Dalam Memutus Perkara Tindak Pidana Pengeroyokan Yang Menyebabkan Kematian Yang Dilakukan Oleh Anak (Studi Putusan No. 5/Pid.Sus-Anak /2021 /Pn. Sim)

Abstract

Penelitian tesis ini mengenai Kewenangan Hakim Pengadilan Negeri Simalungun Dalam Memutus Perkara Tindak Pidana Pengeroyokan Yang Menyebabkan Kematian Yang Dilakukan Oleh Anak (Studi Putusan No. 5/Pid-Anak/2021/PN. Sim). Anak merupakan suatu karunia yang diberikan Tuhan yang harus dihargai dengan melindungi dan mendidik anak menjadi pribadi baik. Kenyataannya dalam kehidupan sehari-hari, perhatian terhadap anak sering kali terabaikan oleh orang tua, dianggap kecil atau sebelah mata karena yang dihadapi hanyalah seorang anak kecil, perhatian terhadap anak sejak dini sangat mempengaruhi masa depannya. Penelitian ini mengangkat rumusan masalah yaitu (1)Bagaimana pengaturan kewenangan Hakim menurut peraturan perundang-undangan, (2)Bagaimana faktor – faktor yang mempengaruhi tindak pidana pengeroyokan yang menyebabkan kematian yang dilakukan oleh anak, (3)Bagaimana dasar pertimbangan hakim pengadilan negeri simalungun dalam memutus perkara tindak pidana dalam perkara No. 5/Pid-Anak/2021/PN. Sim. Adapun metode penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan menganalisis peraturan perundang – undangan dan konsepsional dengan analisis data deskriptif analisis. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa aturan hukum mengenai kewenangan hakim menurut peraturan perundang-undangan yaitu Undang – Undang No. 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman dan Peraturan Bersama Mahkamah Konstitusi Dan Komisi Yudisial Republik Indonesia Nomor 047/KMA/SKB/IV/2009-02/SKB/P.KY/IV/2009 tentang panduan penegakan kode etik dan pedoman perilaku hakim. Faktor – faktor yang mempengaruhi tindak pidana pengeroyokan yang menyebabkan kematian yang dilakukan oleh anak yaitu faktor intelegensia, faktor usia, faktor pergaulan anak, dan faktor pendidikan dan sekolah. Dasar Pertimbangan Hakim Pengadilan Negeri Simalungun Dalam Memutus Perkara Tindak Pidana Pengeroyokan Yang Dilakukan Oleh Anak Dalam Putusan Perkara Pidana No. 5 Pid.Sus-Anak/2021/PN. Sim yaitu hakim mempertimbangkan bahwa anak terbukti telah melakukan tindak pidana sebagaimana telah disebut dalam dakwaan alternatif dan melanggar pasal 351 ayat (3) KUHPidana Jo pasal 55 ayat (1) KUHPidana Jo Undang-undang RI Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, hakim mempertimbangkan sistem peradilan anak pun wajib mengutamakan pendekatan Keadilan Restoratif, serta wajib diupayakan diversi dengan tujuan mencapai perdamaian antara korban dan Anak, menyelesaikan perkara anak di luar proses peradilan, menghindarikan anak dari perampasan kemerdekaan, mendorong masyarakat untuk berpartisipasi dan menanamkan rasa tanggung jawab kepada Anak. Saran dari tesis ini yaitu Penjatuhan sanksi pidana bagi anak, hendaknya para hakim harus mengkondisikan agar anak yang berhadapan dengan hukum yang diadili dan dijatuhkan hukuman, tidak dipenjara di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas), melainkan Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) This thesis research is about the Authority of Simalungun District Court Judges in Deciding Cases of the Crime of Beating That Caused Death Perpetrated by Children (Study of Decision No. 5/Pid-Anak/2021/PN. Sim). Children are a gift given by God that must be appreciated by protecting and educating children to become good people. In fact, in everyday life, attention to children is often neglected by parents, considered small or one eye because what is faced is only a small child, attention to children from an early age greatly affects their future. This study raises the formulation of the problem, namely (1) How to regulate the authority of judges according to laws and regulations, (2) How are the factors that influence the crime of beatings that cause death by children, (3) What are the basic considerations of judges at the Simalungun District Court in decide on a criminal case in case no. 5/Pid-Child/2021/PN. Sim. The research method uses a normative juridical method by analyzing the laws and regulations and conceptually by analyzing descriptive data analysis. The results of this study indicate that the rule of law regarding the authority of judges according to the legislation, namely Law no. 48 of 2009 concerning judicial power and Joint Regulation of the Constitutional Court and the Judicial Commission of the Republic of Indonesia Number 047/KMA/SKB/IV/2009-02/SKB/P.KY/IV/2009 concerning guidelines for enforcing codes of ethics and guidelines for judge behavior. The factors that influence the crime of beatings that cause death by children are intelligence factors, age factors, child association factors, and education and school factors. The Basis for Consideration of the Judges of the Simalungun District Court in Deciding the Criminal Case of Beating Perpetrated by Children in the Decision on Criminal Case No. 5 Pid.Sus-Child/2021/PN. Sim, the judge considers that the child has been proven to have committed a crime as stated in the alternative indictment and violates Article 351 paragraph (3) of the Criminal Code Jo Article 55 paragraph (1) of the Criminal Code in conjunction with Law of the Republic of Indonesia Number 11 of 2012 concerning the Juvenile Criminal Justice System, the judge considering that the juvenile justice system must prioritize the Restorative Justice approach, and must strive for diversion with the aim of achieving peace between victims and children, resolving child cases outside the judicial process, preventing children from being deprived of independence, encouraging the community to participate and instilling a sense of responsibility to children. Suggestions from this thesis are the imposition of criminal sanctions for children, judges should consider prison sentences for children, this is to avoid children from negative influences in the prison environment.