Rekonstruksi dan Peranan Polri dalam Upaya Pembuktian Perkara Pidana Pembunuhan (Studi Kasus pada Polres KP3 Belawan)

Abstract

Setiap kebijaksanaan program dan langkah yang akan diambil harus dapat dikembalikan kepada landasan kehidupan bernegara Bangsa Indonesia ialah Pancasila & UUD 1945. Tindakan-tindakan Pemerintah hams bersumber dam memperkokoh pelaksanaan pelaksanaan Pancasila dan UUD 1945 sebagai mana telah diketahui pada saat ini hukum hams ditegakan unutk menjaga ketertiban dan kehidupan Masyarakat, ketentuan ini juga berlaku bagi warga Negara Asing yang melakukan tindak Pidana didalam Wilayah NKRI. Salah satu bentuk kejahatan yang perlu mendapat sorotan adalah kejahatan pembunuhan yang menghilangkan nyawa seseorang tentu saja akan berurusan dengan aparat kepolisian karena para pelakunya telah melakukan tindakan pidana. Namun didalam mencari bukti terhadap suatu tindakan perkara pidana bukanlah hal yang mudah, tetapi hams dilakukan penelitian yang serius dan teliti oleh pihak yang berwajib. Perkara pidana yang diajukan ke pengadilan sangat membutuhkan bukti yang kuat dan lengkap serta di dukung oleh keterangan para saksi. Dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) terdapat beberapa ketentuan yang mengatur tentang pembunuhan, yaitu yang tercantum dalam pasal-pasal: 338 (pembunuhan biasa) dengan ancaman pidana setinggi-tingginya 15 tahun penjara, 339 (pembunuhan dengan pemberatanlyang dikualifisir) dengan ancaman pidana setinggi-tingginya 5 tahun penjara, 340 (pembunuhan berencana) dengan ancaman pidana setinggi-tingginya pidana mati atau seumur hidup atau 20 tahun penjara, 341 (pembunuhan bayi/anak biasa) dengan ancaman pidana setinggitingginya 7 tahun penjara, 342 (pembunuhan bayi berencana) dengan ancaman pidana setinggi-tingginya 9 tahun penjara, 343 (untuk mengancam orang lainlselain ibu yang terlibat pembunuhan bayi) dengan ancaman pidana setinggi-tingginya sama dengan 338 atau 340, 344 (euthanasia) dengan ancaman pidana setinggi-tingginya 12 tahun penjara, 345 (mendorong orang lain bunuh diri) dengan ancaman pidana setinggitingginya 4 tahun penjara, 346-349 (aborsi) dengan ancaman pidana setinggitingginya (antara 4 - 12 tahun) penjara, 351 ayat 3 (penganiayaan biasa yang mengakibatkan matinya orang) dengan ancaman pidana setinggi-tingginya 7 tahun penjara, 353 ayat 3 (penganiayaan berencana yang mengakibatkan matinya orang) dengan ancaman pidana setinggi-tingginya 9 tahun penjara, 354 ayat 2 (penganiayaan berat yang mengakibatkan matinya orang dengan ancaman pidana setinggi-tingginya 10 tahun penjara, 355 ayat 2 (penganiayaan berat berencana y~g mengakibatkan matinya orang) dengan ancaman pidana setinggi-tingginya 15 tahun penjara, 359 (karena kelalaiannya mengakibatkan matinya orang) dengan ancaman pidana setinggitingginya 5 tahun penjara atau satu tahun kurungan.