Evaluasi Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 Tentang Ketahanan dan Gizi di Kabupaten Aceh Timur

Abstract

Pada tahun 2018 Kabupaten Aceh Timur berdasarkan lndeks Ketahanan Pangan Indonesia yang dikeluarkan oleh Badan Ketahanan Pangan Kementerian Pertanian berada pada peringkat 229 dengan skor 72,26, hal ini berarti bahwa Kabupaten Aceh Timur masih tergolong mengkuatirkan mengenai ketahanan pangannya. Lembaga yang menangani masalah ketahanan pangan di Kabupaten Aceh Timur adalah Dinas Ketahanan Pangan dan Penyuluhan yang memiliki peranan penting dalam kaitannya dengan pelaksanaan pembangunan ketahanan pangan dan penyuluhan di Kabupaten Aceh Timur. Pelaksanaan tugas dan fungsi Pelayanan Dinas Ketahanan Pangan dan Penyuluhan Kabupaten Aceh Timur sangat dipengaruhi oleh kondisi faktor internal dan faktor ekstemal. Berdasarkan pada latar belakang masalah, maka perumusan masalah pada penelitian ini adalah bagaimana pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi di Kabupaten Aceh Timur. apakah faktor-faktor yang menjadi hambatan dalam pelaksanaannya. Adapun penelitian ini di lakukan dengan tujuan untuk mengevaluasi pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi di Kabupaten Aceh Timur dan mengetahui faktor-faktor yang menjadi hambatan pelaksanaannya. Kesimpulan mengenai evaluasi pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi di Kabupaten Aceh Timur berdasarkan tipe evaluasi formal tergolong sudah baik dalam pelaksanaannya sedangkan faktor-faktor yang menjadi hambatan dalam pelaksanaannya antara lain berkurangnya luas area panen, terhambatnya mengenai usia penyuluh, terbatasnya pupuk bersubsidi dan harga jual basil panen tidak menentu. Rekomendasi yang diberikan pada basil penelitian ini adalah regulasi yang ada harus diperkuat, pendekatan khusus untuk mengatasi kurangnya minat pemdua terhadap pertanian, meningkatkan ketepatan penggunaan pupuk, pola kombinasi tanaman dengan berbagai komoditi. In 2018 the East Aceh Regency based on the Indonesian Food Security Index issued by the Ministry of Agriculture's Food Security Agency was ranked 229 with a score of 72.26, this means that East Aceh Regency was still classified as being concerned about its food security. The institution that handles food security issues in East Aceh Regency is the Department of Food Security and Counseling which has an important role in relation to the implementation of food security and extension development in East Aceh District. The implementation of the duties and functions of the Department of Food Security and Counseling Services in East Aceh Regency is strongly irifluenced by the conditions of internal and external factors. Based on the background of the problem, the formulation of the problem in this study is how the implementation of Government Regulation Number 17 of 2015 concerning Food Security and Nutrition in East Aceh District. what are the obstacles in their implementation. The research was carried out with the aim of evaluating the implementation of Government Regulation Number 17 of 2015 concerning Food Security and Nutrition in East Aceh District and to know the factors that hampered its implementation. Conclusions regarding the evaluation of the implementation of Government Regulation No. 17 of 2015 concerning Food Security and Nutrition in East Aceh District based on the type of formal evaluation classified as good in its implementation while the factors that become obstacles in its implementation include reduced area of harvest, delays in the age of extension workers, limited subsidized fertilizer and the selling price of crops is uncertain. Recommendations given in the results of this study are that existing regulations must be strengthened, specific approaches to address the lack of interest in agriculture in agriculture, improve the use of fertilizers, plant and various commodity combinations.