Implementasi Peraturan Menteri Desa Pembangunanan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 22 Tahun 2016 Tentang Penetapan Proritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2017 Studi pada Desa Silo Baru Kecamatan Sei Silau Kabupaten Asahan

Abstract

Desa merupakan suatu wilayah terkecil dalam birokrasi di negara Indonesia yang memiliki kewenangan dalam mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakatnya berdasarkan hak asal usul dan hak tradisional, sehingga dalam pelaksanaan pemerintahannya haruslah mampu membawa perubahan baik di kalangan pemerintahan maupun masyarakat desa. Program pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa sebagaimana yang termaktub dalam Bah 1 pasal 1 penjelasan 12 UU No. 6 tahun 2014 tentang desa adalah upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program kegiatan dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat desa. dalam rangka merealisasikan recana kerja pemerintah desa di 2017, Prioritas penggunaan dana desa 2017 selain digunakan untuk membiayai pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan Desa, Dana Desa juga digunakan untuk membiayai program dan kegiatan pemberdayaan masyarakat Desa. Pemberdayaan masyarakat meruapakan salah satu upaya dalam membangun kemandirian masyarakat desa, dengan memaksimalkan potensi yang dimiliki oleh desa, baik potensi sumber daya manusia maupun potensi sumber daya alam, diharapkan mampu menopang kemajuan dan peningkatan taraf hidup. The Ministry of Village, Development of Disadvantaged Regions, and Transmigration (Kemendesa, PDTT) as the leading sector of village development has issued Permendes number 22 of 2016 on the determination of the priority of the use of village fimds in 2017, which in Permendes mentioned that the priority of the use of village .fimds is prioritized to .finance the implementation of the program and cross-:field activities such as BUMDesa or BUMDesa Bersama, Embung Desa, Village or Village superior products and village sports facilities and other community empowerment activities .This research is . aimed to know the Implementation of Regulation of Minister of Village, Development of Disadvantaged Area, and Transmigration Number 22 Year 2016 About Stipulation of Village Fund Usage Year 2017, at Silo Baru Village Silau Laut Sub-district of Asahan Regency. The sample was taken by purposive sampling as many as 43 people. Data analysis was done by quantitative descriptive with frequency table analysis. The results of this study indicate that the Implementation of the Regulation of the Minister of Village, the Development of Disadvantaged Regions and Transmigration Number 22 of 2016 concerning the Determination of the Priority of Village Fund Usage Year 2017 which viewedfrom lhe organizational aspect, the interpretation and the implementation of the result has not run well or has not been effective, communication between Silo Baru Village Government and BPD and Community element in determining priority program of Fund use, the use of budget resources of Village Fund has not been used effectively and efficiently due to too many priority programs I activities that affect the amount of budgetedfunds, and still weak coordination between the Village Government, the BPD and the Community, so that the lack of effective cooperation between organizations is what causes the non-participation of participatory, democratic and transparent priorities in village forums.