Implementasi Sistem Informasi Manajemen Daerah Barang Milik Daerah (Simda-Bmd) dalam Pengelolaan Barang Milik Daerah Pada Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah Kabupaten Labuhanbatu

Abstract

Penelitian ini merupakan studi tentang implementasi sistem informasi manajemen daerah (SIMDA-BMD) dalam pengelolaan barang milik daerah pada BPKAD Kabupaten Labuhanbatu yang berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah. Penelitian ini menggunakan desain penelitian kualitatif dan dilakukan untuk mendeskripsikan dan menganalisis pengelolaan barang milik daerah pada BPKAD Kabupaten Labuhanbatu dan mengidentifikasi faktor-faktor pendukung dan penghambat pengelolaan barang milik daerah. Subyek dalam penelitian ini adalah: 1) Kepala BPKAD Kabupaten Labuhanbatu selaku pembantu pengelola barang milik daerah, 2) Kepala Subbidang pada Bidang Pengelola Barang Milik Daerah, 3) Pelaksana Pengelola Barang Milik Daerah, 4) Pengurus Barang yang mewakili beberapa OPD Pengguna yaitu Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan dan Dinas PUPR. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengelolaan barang milik daerah pada BPKAD Kabupaten Labuhanbatu secara keseluruhan dilihat dari aspek komunikasi, sumberdaya, disposisi dan struktur birokrasi belum berjalan secara maksimal dilihat dari aspek sumberdaya baik sumberdaya manusia maupun sumberdaya sarana dan prasaranA yang menyangkut anggaran. Penelitian ini menyimpulkan bahwa faktor pendukung implementasi pengelolaan barang milik daerah pada BPKAD adalah adanya peraturan perundang-undangan yang jelas dan adanya komitmen dan kemauan implementor serta SOP yang memadai. Sedangkan faktor penghambat implementasi tersebut kurangnya dukungan terkait anggaran operasional serta kurangnya pelaksana pengelola barang milik daerah baik secara kualitas maupun kuantitas. This research is a study on the implementation of the regional management information system (SIMDA-BMD) in the management of regional property at the BP KAD Labuhanbatu Regency which is guided by the Minister of Home Affairs Regulation Number 19 of 2016 concerning Guidelines for the Management of Regional Property. This study used a qualitative research design and was conducted to describe and analyze the management of regional property at the BP KAD Labuhanbatu Regency and identify supporting and inhibiting factors for the management of regional property. The subjects in this study were: 1) Head of BPKAD Labuhanbatu Regency as assistant manager of regional property, 2) Head of Subdivision in Regional Property Management, 3) Regional Property Manager, 4) Property Manager representing several OP D Users, namely the Education Office, The Health Office and the PUPR Office. The results showed that the management of regional property at BP KAD Labuhanbatu Regency as a whole seen from the aspects of communication, resources, disposition and bureaucratic structure has not run optimally in terms of both human resources and facilities and infrastructure resources related to the budget. This study concludes that the supporting factors for the implementation of regional property management at BP KAD are the existence of clear laws and regulations and the commitment and willingness of implementers as well as adequate SOPs. Meanwhile, the inhibiting factors for implementation are the lack of support related to operational budgets and the lack of executors who manage regional property both in quality and quantity.