Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Anggota Tni Yang Melakukan Tindak Pidana Desersi Pada Waktu Damai (Studi Putusan Nomor 22-K/PM I-02/AD/IV/2020)

Abstract

Tindak pidana desersi merupakan tidak beradanya seorang anggota TNI tanpa izin atasannya langsung, pada suatu tempat dan waktu yang sudah ditentukan oleh dinas, dan meninggalkan kesatuan dinas kemiliteran dengan waktu 30 (tiga puluh) hari lamanya. Jenis penelitian dalam penulisan ini adalah yuridis normatif. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara studi kepustakaan (library research) dan studi lapangan (field research).Pertanggungjawaban pidana terhadap anggota TNI yang melakukan tindak pidana dersersi pada waktu damai dengan didasarkan pada alat bukti, keterangan saksi, keterangan terdakwa dan berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan. Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap anggota TNI yang melakukan tindak pidana desersi pada waktu damai, terdakwa didakwa menggunakan dakwaan tunggal pasal 87 ayat (1) Ke-2 Jo ayat (2) KUHPM hakim mempertimbangkan fakta-fakta yang ada dipersidangan seperti hal yang meringankan dan hal-hal yang memberatkan terdakwa dengan keyakinan hakim maka putusan yang dijatuhkan dalam kasus ini adalah pidana penjara selama 5 (lima) bulan. The crime of desertion is the absence of an army member without the permission of his immediate commander at a place and time determined by the office and leaving a military service unit within 30 (thirty) days. The type of research in this paper was normative juridical. Data collection techniques were carried out through library research and field research. Criminal responsibility for the army members who commit desertion crimes in time of peace was based on evidence, witness statements, statements of the accused, and based on revealed facts. In the trial of the judge's considerations in passing a decision on the army members who committed the crime of desertion during a time of peace, the defendant was charged using a single indictment of Article 87 paragraph (1) the 2nd Jo paragraph (2) of the Criminal Code, the judge considered the facts in court as mitigating and aggravating the defendant with the conviction of the judge, the decision handed down, in this case, was imprisonment for 5 (five) months.