Implementasi Peraturan Presiden Nomor 104 Tahun 2021 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Penelitian tentang Alokasi Bantuan Langsung Tunai Dana Desa di Desa Togu Domu Nauli Kecamatan Dolok Pardamean Kabupaten Simalungun)

Abstract

Implementasi merupakan suatu proses dalam sebuah kebijakan politik pemerintah yang berupa pelaksanaan dari suatu kebijakan tersebut. Dana desa di tahun 2022 difokuskan untuk bantuan langsung tunai dana desa (BLT-DD) agar dapat meringankan beban masyarakat di masa pandemi. Namun adanya keterlambatan pendistribusian kepada masyarakat dan masih ada masyarakat miskin yang tidak menerima BLT-DD. Rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu bagaimana implementasi penyaluran BLT-DD di Desa Togu Domu Nauli, apa saja faktor penghambat dalam Implementasi alokasi BLT-DD di Desa Togu Domu Nauli. Penelitian ini dianalisis dengan menggunakan teori Edward III yang terdiri dari komunikasi, sumber daya, disposisi, struktur birokrasi. Jenis penelitian yang digunakan dengan metode kualitatif dimana semua rumusan masalah di pecahkan melalui hasil wawancara, observasi dan dokumentasi. Kajian ini menyimpulkan bahwa implementasi penyaluran BLT-DD di Desa Togu Domu Nauli belum terlaksana dengan baik bisa dilihat dari komunikasi dan disposisi pemerintah desa yang masih kurang baik, selain itu masih terdapat faktor penghambat dalam implementasi alokasi BLT-DD yaitu mengenai keterlambatan anggaran, Penyalurkan informasi yang tidak efektif dan sikap pelaksana yang tidak konsisten dalam menentukan keluarga penerima manfaat (KPM). The implementation of Village Funds in 2022 is focused on direct village fund cash assistance to ease the burden on the community during a pandemic. delays in distribution to the community and the poor who do not receive BLT-DD. Edward III's theory of communication, resources, dispositions, bureaucratic structure. This type of qualitative research, data analysis techniques interviews, observation, documentation. The results have not been implemented properly, seen from the communication and disposition of the village government which is still not good, the inhibiting factors are budgetary delays, ineffective information distribution and inconsistent attitudes of implementers in determining beneficiary families (KPM).