Pertanggungjawaban Pidana Bagi Pengguna Akun Media Sosial Palsu Melalui Media Elektronik (Studi Kasus: Putusan Nomor. 541/Pid.Sus/2022/Pn Mdn)

Abstract

Internet adalah komunikasi jaringan komunikasi global yang menghubungkan seluruh komputer di dunia meskipun berbeda sistem operasi dan mesin. Penggunaan media sosial melalui internet juga memunculkan dampak negatif, seperti pengrusakan informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik dengan tujuan agar informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik tersebut dianggap seolah-olah data yang otentik yang tertulis pada pasal 51 ayat 1 Jo pasal 35 Undang-undang Nomor 19 tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang terdapat pada putusan Pengadilan Negeri Medan No. 541/pid.sus/2022/PN.Mdn. Permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana pengaturan pertanggungjawaban pidana bagi pengguna akun media sosial palsu melalui media elektronik, bagaimana akibat hukum bagi pengguna akun media sosial palsu melalui media elektronik, dan bagaimana upaya Pertanggungjawaban Pidana Bagi Pengguna Akun Media Sosial Palsu Melalui Media Elektronik Berdasarkan Putusan Nomor 541/ Pid.Sus/ 2022/ PN. Mdn. Metode penelitian ini adalah yuridis normatif. Data yang diperoleh bersumber dari data sekunder. Pengaturan hukum telah diatur pada Pasal 51 Undang-Undang Nomor 19 tahun 2016 memiliki konsekuensi jika perbuatan tersebut dilanggar. Pengadilan sebagai ujung tombak dalam penyelesaian perkara khususnya yang berkaitan dengan hukum ternyata juga memilki pemikiran tersendiri untuk penyelesaian segala perkara terkhusus juga untuk penyelesaian tindak pidana informasi dan transaksi elektronik. The Internet is a global communication network that connects all computers worldwide, even though they have different operating systems and machines. The use of social media through the internet also has negative impacts, such as destroying electronic information and or electronic documents with the aim that they are treated as if they were authentic, as written in Article 51 Paragraph 1 in conjunction with Article 35 of the Law Number 19 of 2016 regarding amendments to Law Number 11 of 2008 concerning Information and Electronic Transactions contained in the Medan District Court decision No. 541/pid.sus/2022/PN.Mdn. The problems in this research were how to regulate criminal liability for users of fake social media accounts via electronic media, what legal consequences for users of fake social media accounts via electronic media, and what criminal liability efforts for users of fake social media accounts via electronic media based on Decision Number 541 / Pid.Sus/ 2022/ PN. Mdn. This research method was normative juridical. The data obtained was derived from secondary data. Legal arrangements have been regulated in Article 51 of Law Number 19 of 2016, which have consequences if the act is violated. The court, the spearhead in resolving cases, especially those related to law, apparently has its own thoughts for handling all matters, especially information crimes and electronic transactions.