Kajian Hukum terhadap Permohonan Keberatan oleh Konsumen atas Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Kota Medan di Pengadilan Negeri Medan (terhadap Putusan No. 307/Pdt.Sus.BPSK/2022/PN.Mdn)

Abstract

Putusan yang dikeluarkan oleh majelis BPSK adalah final dan mengikat. Namun, Pasal 56 ayat (2) UUPK memungkinkan para pihak untuk mengajukan keberatan kepada pengadilan negeri paling lambat 14 hari kerja setelah menerima pemberitahuan putusan. Pada tahun 2022, Pengadilan Negeri Medan menerima banyak permohonan pembatalan putusan BPSK, salah satunya adalah putusan No. 307/Pdt.sus.BPSK/2022/PN.Mdn.Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji alasan konsumen dalam mengajukan keberatan terhadap putusan BPSK dan menganalisis putusan hakim terkait gugatan keberatan konsumen terhadap putusan BPSK.Penelitian ini menggunakan teori dari berbagai ahli hukum sebagai acuan untuk mengumpulkan data-data.Data-data ini dikumpulkan melalui studi dokumen, seperti buku dan jurnal ilmiah pendukung yang terkait dengan topik penelitian, dan kemudian dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa konsumen dapat mengajukan upaya hukum ke Pengadilan Negeri jika tidak puas dengan putusan BPSK. Namun, konsumen perlu memeriksa apakah putusan BPSK melanggar undang-undang yang berlaku agar upaya hukum pertama dapat dilakukan sebagaimana mestinya. Tidak semua permohonan pembatalan terhadap putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen dapat diterima oleh Majelis Hakim. Hakim menolak pembatalan putusan BPSK No. 307/Pdt.Sus.BPSK/2022/PN.Mdn dengan alasan memperhatikan asas kepastian, kemanfaatan, dan keadilan hukum. Hakim tidak hanya mempertimbangkan permintaan gugatan tergugat, tetapi juga mempertimbangkan apakah putusan BPSK sesuai dengan hukum yang berlaku atau tidak serta pelanggaran otoritas BPSK. The decision issued by the BPSK (Consumer Dispute Settlement Agency) panel is final and binding. However, Article 56 paragraph (2) UUPK (Consumer Protection Law) allows parties to submit objections to the district court no later than 14 working days after receiving notification of the decision. In 2022, the Medan District Court received many requests for annulment of BPSK decisions. One of which was decision No. 307/Pdt.sus.BPSK/2022/PN.Mdn. This research aimed to study the consumers' reasons for filing objections to BPSK decisions and analyze the judge's decision regarding consumer objections to BPSK decisions. This research used theories from various legal experts as a reference for collecting data. This data was collected through document study, such as books and supporting scientific journals related to the research topic, and then analyzed qualitatively. However, consumers needed to check whether the BPSK decision violated applicable law so the first legal remedy could be conducted well. Not all requests to annul the decision of the Consumer Dispute Settlement Agency could be accepted by the Panel of Judges. The Judges rejected the annulment of BPSK decision No. 307/Pdt.Sus.BPSK/2022/PN.Mdn on the grounds of noticing the principles of certainty, benefit, and legal justice. The judge not only considered the defendant's lawsuit request but also considered whether the BPSK decision followed applicable law or not, as well as a violation of BPSK's authority.