Pertanggung Jawaban Perdata Bagi Perusahaan Pembiayaan Yang Melakukan Pmh Dalam Proses Penarikan Kendaraan Bermotor Oleh Debt Collector (Studi Putusan Nomor 393/Pdt.G/2021/Pn Mdn)

Abstract

Seiring dengan berkembangnya sistem cicilan (kredit), tentu saja memunculkan berbagai lembaga keuangan. Peran kolektor pihak ketiga dalam pengelolaan utang. Banyak kasus yang muncul yang tidak dapat dibalik pada awalnya berhasil dibalik oleh perusahaan. Pemilik menggunakan jasa penagih untuk menagih pembayaran tunggakan dari pelanggan yang memiliki beberapa kemampuan untuk memaksimalkan peluang percepatan penagihan hutang pinjaman dengan cara premanisme. Dalam penelitian ini, peneliti akan mengambil judul “Perbuatan Melawan Hukum Perusahaan Pembiayaan Dalam Proses Penarikan Kendaraan Bermotor Oleh Debt Collector (Studi Putusan Nomor 393/Pdt.G/2021/PN Mdn)”. Adapun permasalahan yang di akan diambil adalah Bagaimana kedudukan hukum serta ketentuan hukum tentang pengambilalihan kendaraan dan juga tindakan melawan hukum yang dilakukan oleh debt collector pada Putusan Nomor 304/Pdt.G/2019/PN Pbr. Hasil penelitian Kedudukan pihak ketiga (penagih) dalam akad pinjaman pembiayaan konsumen sebagai alat sederhana dan terakhir bagi perusahaan pembiayaan untuk menagih objek pembiayaan yang jatuh tempo kreditnya, Keputusan MK no. 18/PUU-XVII/2019 Lembaga keuangan dapat melakukan penyitaan kendaraan bermotor (automatic execution) tanpa putusan pengadilan terlebih dahulu jika debitur mengakui tidak dilaksanakannya perjanjian (nalt).Perbuatan melawan hukum perusahaan pembiayaan dalam proses penarikan kendaraan bermotor oleh debt collector (Studi Putusan Nomor 393/Pdt.G/2021/PN Mdn) Keputusan ini tidak bertentangan dengan hukum Kementerian Keuangan yang melarang perusahaan pembiayaan menyita kendaraan pengusaha sebagai pemilik utang. Along with the development of the installment (credit) system, of course, various financial institutions emerged. The role of third party collectors in debt management. Many of the cases that emerged that could not be reversed were initially successfully reversed by the company. The owner uses a collection service to collect arrears from customers who have several abilities to maximize opportunities for accelerating loan debt collection by thuggery. In this study, researchers will take the title "Unlawful Acts of Financing Companies in the Process of Withdrawal of Motorized Vehicles by Debt Collectors (Study of Decision Number 393/Pdt.G/2021/PN Mdn)". The issues that will be taken are What is the legal position and legal provisions regarding vehicle repossession and also unlawful actions committed by debt collectors in Decision Number 304/Pdt.G/2019/PN Pbr. Research results The position of third parties (collectors) in consumer financing loan contracts as a simple and final tool for finance companies to collect financing objects whose credit is due, MK Decree no. 18/PUU-XVII/2019 Financial institutions can confiscate motorized vehicles (automatic execution) without a court decision beforehand if the debtor admits that the agreement was not implemented (nalt). Unlawful acts of financing companies in the process of withdrawing motorized vehicles by debt collectors (Study of Decision No. 393/Pdt.G/2021/PN Mdn) This decision does not contradict the law of the Ministry of Finance which prohibits finance companies from seizing the vehicles of entrepreneurs as debt owners.