Penerapan Hukum terhadap Pelaku Tindak Pidana Korupsi dalam Penyalahgunaan Dana Bantuan Operasional Sekolah Madrasah Aliyah Al Wasliyah Tahun Ajaran 2018 (Studi Putusan Nomor 44/Pid.Sus-Tpk/2021/Pn.Mdn)

Abstract

Tindak pidana korupsi merupakan suatu perbuatan melawan hukum untuk melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain yang dapat merugikan keuangan suatu Negara, pada saat ini telah banyak tindak pidana korupsi dalam pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah yang dilakukan oleh pejabat Negara dan pemerintah. Tindak pidana korupsi di sektor pendidikan menjadi salah satu bentuk korupsi yang paling sulit disentuh. Sebagaimana yang terjadi dalam kasus korupsi penyalahgunaan Dana Bantuan Operasional Sekolah yang terjadi di kabupaten Batu Bara. Adapun permasalahan yang akan diteliti adalah bagaimana pertangungjawaban pidana bagi pelaku tindak pidana korupsi penyalahgunaan Dana Bos dan bagaimana penerapan hukum oleh hakim terhadap pelaku tindak pidana korupsi dalam penyalahgunaan Dana Bos. Metode penulisan yang digunakan yaitu yuridis normatif dengan pendekatan kasus dan perUndang-Undangan, dengan analisis data deskriptif analisis. Bahwa pertanggungjawaban pidana bagi pelaku tindak pidana korupsi Dana Bos selaku Kepala Madrasah mempertanggungjawabkan penyalahgunaan wewenang, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukannya. Penerapan hukum oleh Hakim terhadap pelaku tindak pidana korupsi dalam penyalahgunaan Dana Bos oleh Kepala Madrasah bahwa dalam fakta-fakta yang ada di persidangan terdakwa telah terbukti secara sah bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dalam pasal 3 ayat 1. The corruption criminal act is an act against the law to commit acts of enriching oneself or other people, which is detrimental to a country's finances. Currently, there have been many corrupt criminal acts in the management of School Operational Assistance (BOS) Funds carried out by state and government officials. Corruption in the education sector is one of the most troublesome forms untouched. The example happened in the corruption case of misuse of School Operational Assistance Funds in Batu Bara district. The problems studied were the criminal liabilities for perpetrators of corruption criminal acts in the misuse of BOS Funds and how the law applied by judges to perpetrators of corruption criminal acts in the misuse of BOS Funds. The writing method used was normative juridical with case and statutory approaches, with descriptive data analysis. Criminal liability for perpetrators of the corruption criminal acts of BOS Funds misuse, as the Head of the Madrasa, was responsible for authority, opportunities, or facilities misapplication available to him because of his position. The application of the law by the Judge to the perpetrator of a corruption criminal act in the misuse of BOS Funds by the Head of the Madrasa meant that in the facts presented at the trial, the defendant had been legally proven guilty of committing a criminal act of corruption as regulated in Article 3 paragraph 1.