Peran Kelurahan dalam Pengawasan Pengelolaan Sampah di Kelurahan Asam Kumbang Kecamatan Medan Selayang Kota Medan

Abstract

Pemerintah merupakan penanggungjawab utama dalam perumusan kebijakan dan pengelolaan persampahan, baik secara langsung atau tidak langsung. Oleh karena itu pemerintah harus memiliki penguasaan yang baik berkenaan dengan sumber produksi sampah dan proses pengelolaan sampah agar mampu membuat kebijakan yang tepat untuk menangani persampahan. Pemerintah juga harus mampu mengimplementasikan kebijakan secara tepat dengan menciptakan koordinasi yang baik antara petugas yang terkait dengan penanganan sampah pada suatu wilayah tertentu. Kondisi di lapangan saat ini yaitu masih banyak sampah yang berserakan di luar tempat penimbunan sampah. Sungai-sungai kecil banyak dipenuhi sampah sehingga mencemari lingkungan sekitar baik udara, tanah maupun air. Banyak keluhan atas menyebarnya bau busuk dari sampah yang belum diangkut hingga berhari-hari sehingga mengganggu pernapasan dan menimbulkan rasa tidak nyaman. Masih banyak warga yang melakukan pembakaran sampah yang dapat mengakibatkan polusi udara yang berbahaya. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui peran Kelurahan dalam pengawasan Pengelolaan Sampah di Kelurahan Asam Kumbang, Salah satu tujuannya yaitu mengatasi masalah sampah dengan melakukan tindakan pengelolaan agar volume sampah tersebut dapat dikendalikan dan mengetahui faktor penghambat pelaksanaan peran kelurahan tersebut. Ketika jumlah sampah semakin banyak, maka akan menimbulkan masalah yang dapat membahayakan bagi manusia, baik itu kesehatan maupun lingkungan. Oleh sebab itu, penting untuk melibatkan perangkat kelurahan sebagai pemerintah yang paling dekat posisinya dengan rakyat. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif dengan tipe penlitian yaitu tipe fenomenologi dan jumlah informannya sebanyak 4 orang. Metode penelitian ini menggunakan metode penelitian empiris dengan pendekatan peraturan perundang-undangan, untuk mendapatkan data, peneliti melakukan observasi dan wawancara kepada pihak pemerintah Kelurahan, dan masyarakat dengan menggunakan purposive sampling. Hasil penelitian mengungkapkan bahwa peran pemerintah kelurahan telah sesuai dengan UU No 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah. Adapun yang menjadi faktor penghambatnya yaitu, faktor masyarakat, faktor sarana dan faktor pemerintah kelurahan. The government is the main person responsible for policy formulation and waste management, either directly or indirectly. Therefore, the government must have good mastery with regard to waste production sources and waste management processes in order to be able to make the right policies to deal with waste. The government must also be able to implement policies appropriately by creating good coordination between officers related to waste handling in a particular area. The current condition in the field is that there is still a lot of garbage scattered outside the landfill. Small rivers are filled with garbage so that they pollute the surrounding environment both air, soil and water. Many complaints over the spread of foul odors from garbage that has not been transported for days so that it interferes with breathing and causes discomfort. There are still many residents who burn garbage which can cause harmful air pollution. The purpose of this study is to determine the role of Kelurahan in supervising Waste Management in Asam Kumbang Village, one of the objectives is to overcome waste problems by carrying out management actions so that the volume of waste can be controlled and find out the inhibiting factors in implementing the role of the village. When the amount of waste increases, it will cause problems that can be harmful to humans, both health and the environment. Therefore, it is important to involve the village apparatus as the government that is closest to the people. The type of research used is qualitative research with the type of research, namely the phenomenological type and the number of informants is 4 people. This research method uses empirical research methods with a statutory approach, to obtain data, researchers make observations and interviews with the village government, and the community using purposive sampling. The results revealed that the role of the village government was in accordance with Law No. 18 of 2008 concerning Waste Management. The inhibiting factors are community factors, facilities factors and village government factors.