Implementasi Kebijakan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi dalam Meningkatkan Pelayanan Humas pada Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Sumatera Utara

Abstract

Mempermudah dalam mengelola informasi dan dokumentasi di Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Sumatera Utara, Tipe Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif yaitu penelitian yang menggambarkan suatu keadaan objek atau peristiwa tertentu berdasarkan fakta-fakta yang tampak, Teknik pengambilan data dari penelitian ini adalah Observasi, Wawancara dan dokumentasi. Informan dalam penelitian ini adalah Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Sumatera Utara, Pejabat Struktural, Widyaiswara, Pelaksana dan Peserta Pendidikan dan Pelatihan, pembahasan yang dilakukan dalam penelitian ini adalah tidak tersedianya pemangku jabatan pranata hubungan masyarakat dan pegawai yang diperbantukan dalam jabatan tersebut kurang kompeten sehingga pelayanan informasi dan dokumentasi menjadi kurang maksimal sesuai dengan yang tertuang dalam UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2010 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Dari hasil penelitian yang dilakukan dapat disimpulkan perlunya komitmen dari pimpinan untuk pemenuhan kebutuhan Sumber Daya Manusia dalam mengelola informasi dan dokumentasi dan melakukan program peningkatan kompetensi aparatur melalui kolaborasi perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan secara keseluruhan. To make it easier to manage information and documentation at the Human Resources Development Agency of North Sumatra Province. The type of research used in this research is descriptive qualitative, namely research that describes the condition of a particular object or event based on visible facts. The data collection technique for this research is Observation, Interview and Documentation. The informants in this research were the Head of the North Sumatra Province Human Resources Development Agency, Structural Officials, Widyaiswara, Implementers and Education and Training Participants. information and documentation services are less than optimal in accordance with what is stated in Law Number 14 of 2008 concerning openness of public information and Government Regulation of the Republic of Indonesia Number 61 of 2010 concerning Openness of Public Information. From the results of the research conducted, it can be concluded that there is a need for commitment from leadership to meet the needs of Human Resources in managing information and documentation and carrying out programs to increase apparatus competency through collaborative planning, budgeting, implementation, evaluation and reporting as a whole.