Strategi Komunikasi Humas dalam Mempertahankan Citra Positif Akibat Kasus Korupsi APBD di DPRD Sumatera Utara

Abstract

Penelitian ini berlatar belakang pada Strategi Komunikasi Humas dalam Mempertahankan Citra positif DPRD Provinsi Sumatera Utara (Sumut). Tulisan ini bertujuan untuk mengetahui strategi komunikasi Humas DPRD Sumut dalam mengatasi opini publik terkait kasus korupsi APBD DPRD Sumut, dan apa saja hambatan komunikasi dalam mengatasi opini publik terkait kasus korupsi tersebut baik secara internal dan eksternal. Tulisan ini menggunakan metodologi penelitian kualitatif. Teknik pengumpulan data yang peneliti lakukan adalah wawancara, observasi dan dokumentasi dengan kepala sub bagian (kasubag) Humas beserta perangkat DPRD Provinsi Sumut. Informan dalam penelitian ini berjumlah 3 orang, yaitu Kasubbag beserta perangkat humas. Teknik analisis data adalah dengan mereduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian ini menunjukkan, bahwa strategi komunikasi yang dilakukan humas menggunakan 3 media, seperti: koran, radio dan televisi juga beberapa media sosial dan situs web, namun terdapat juga beberapa hambatan dalam komunikasi yang dilakukan seperti: pola koordinasi pada bagian humas dengan bagian yang lain tidak terjalin dengan baik. Hal ini akan menyebabkan tidak terintregrasinya kebijakan Kasubag DPRD Provinsi Sumut dalam mengatasi masalah di lingkungan DPRD Sumut, yaitu kasus korupsi APBD DPRD Sumut. This article communication strategy for Public Relations of the North Sumatra DPRD in overcoming public opinion regarding DPRD APBD corruption case, and what are the communication obstacles in overcoming public opinion related to this corruption case both internally and externally. The data analysis technique is to reduce data, present data and draw conclusions. this study indicate that the communication strategy carried out by public relations uses 3 media : newspapers, radio and television but there are also several obstacles in the communication carried out such as: the pattern of coordination between the PR and other departments is not binding with good.