Implikasi Hukum Atas Perma Nomor 2 Tahun 2012 terhadap Penyelesaian Batasan Tindak Pidana Pencurian Kelapa Sawit di Perkebunan Kecamatan Besitang (Studi di Polsek Besitang)

Abstract

Tindak pidana pencurian kelapa sawit merupakan salah satu kejahatan yang kerap terjadi pada masyarakat. Proses penegakan hukum yang tepat menjadi tombak dalam pengurangan kejahatan pencurian. Penolakan pengaduan yang dilakukan oleh kepolisian terhadap korban tindak pidana pencurian ringan buah kelapa sawit berdampak pada pada hak-hak korban tindak pidana. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pemberlakuan PERMA Nomor 2 Tahun 2012 dilingkungan Kepolisian Sektor Besitang serta Upaya yang dapat dilakukan oleh korban untuk mempertahankan haknya Dalam Tindak Pidana Pencurian Kelapa Sawit. Penelitian ini menggunakan pendekatan Undang-Undang dan pendekatan Khusus. Sifat penelitian skripsi ini adalah deskriptif analitis. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah studi dokumen, penelitian lapangan (field research), dan Wawancara yang dilakukan langsung oleh penulis di Kantor Kepolisian Sektor Besitang. Hasil peneltian mununjukan bahwa pemberlakuan Perma Nomor 2 Tahun 2012 di Kepolisian Sektor Besitang tidak sesuai sebagaimana mestinya sebab PERMA tersebut hanya mengatur tentang batasan kerugian dan jumlah denda yang terdapat didalam KUHP tanpa merubah isi pada KUHP, oleh karena itu penolakan yang dilakukan oleh pihak kepolisian Sektor Besitang sebagai aparatur penegak hukum tidak tepat dan telah melanggar Undang-Undang dan berbagai upaya dapat dilakukan oleh korban salah satunya melapor kepada Propam Polri atas pelanggaran yang dilakukan oleh anggota kepolisian. Palm oil theft is a common crime that occurs frequently in the society. Proper law enforcement process is the spearhead in reducing theft crimes. Dismissal of complaints filed by the police against the victims of the petty theft crime of palm oil fruits affects the rights of criminal act victims. This research aimed to determine how PERMA (Supreme Court Regulation) Number 2 of 2012 was implemented within the Besitang Sector Police and the efforts made by the victims to defend their rights in the crime of palm oil theft. This research used statutory and distinctive approaches. The nature of this thesis research was analytical descriptive. The data collection techniques used were document study, field research, and interviews conducted directly by the author at the Besitang Sector Police Office. The research results showed that the implementation of PERMA Number 2 of 2012 in the Besitang Sector Police was not proper because the PERMA only regulated the limits of losses and the number of fines contained in the Criminal Code without changing the content of the Criminal Code. Therefore, the rejection made by the Besitang Sector Police as a law enforcement officer was improper also violated the law and various efforts can be made by the victim, one of which was to report to Propam Polri (Profession and Security of the National Police of the Republic of Indonesia) for violations committed by members of the police.