Analisis Hukum terhadap Wanprestasi dalam Pelaksanaan Perjanjian Jual Beli Mobiller Sekolah ( Studi Penelitian Di PT. Cempaka Putih )

Abstract

Perjanjian adalah hubungan hukum antara dua belah pihak atau lebih berdasarkan kata sepakat untuk menimbulkan suatu akibat hukum. Pada prakteknya sebuah perjanjian atau kontrak sering mengalami kasus wanprestasi. Terjadinya wanprestasi timbul dari adanya hubungan kontraktual. Kontrak yang telah dibuat sebagai pelindung yang secara khusus mengatur hubungan hukum antara kepentingan yang bersifat privat dan perdata.Mobiler sekolah merupakan benda perabotan atau peralatan yang ada dan diperlukan dalam sekolah, beberapa kegunaannya adalah sebagai benda untuk menunjang kebutuhan belajar disekolah. Permasalahan penelitian ini adalah Bagaimanakah hubungan hukum terhadap wanprestasi dalam pelaksanaan perjanjian jual-beli mobile sekolah pada PT. Cempaka Putih, Bagaimana menentukan wanprestasi dalam pelaksanaan perjanjian jual-beli mobiler sekolah pada PT. Cempaka Putih. Metode penelitian yuridis normatif yaitu penelitian hukum kepustakaan yang dilakukan dengan cara meneliti bahan-bahan pustaka atau data sekunder belaka. Pola penyelesaian dalam permasalahan ini menggunakan jalur non litigasi yaitu negoisasi. Menurut Undang-Undang nomor 30 tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelelsaian Sengketa, pada pasal 1 angka 10, alternatif penyelesaian sengketa adalah lembaga penyelesaian sengketa atau beda pendapat melaluli prosedur yang disepakati para pihak, yakni penyelesaian diluar pengadilan dengan cara konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi, atau penilaian ahli. Diharapkan para pihak memahami secara seksama akan pasal yang ada di kontrak kerjasama sehingga tidak terjadi suatu kelalaian dalam melaksanakan kewajiban tersebut sehingga tidak terjadinya wanprestasi An agreement is a legal relationship between two or more parties based on an agreement to give rise to legal consequences. In practice, an agreement or contract often experiences cases of default. The occurrence of default arises from the existence of a contractual relationship. A contract that has been made as a protector specifically regulates the legal relationship between private and civil interests. A school mobile is a piece of furniture or equipment that exists and is needed in a school, some of its uses are as objects to support learning needs at school. The problem of this research is what is the legal relationship to default in the implementation of school mobile sales and purchase agreements at PT. Cempaka Putih, How to determine default in the implementation of a school mobile purchase and sale agreement at PT. Cempaka Putih. The normative juridical research method is library legal research which is carried out by examining library materials or secondary data alone. The resolution pattern for this problem uses a non-litigation route, namely negotiation. According to Law number 30 of 1999 concerning Arbitration and Alternative Dispute Resolution, in article 1 number 10, alternative dispute resolution is an institution for resolving disputes or differences of opinion through procedures agreed upon by the parties, namely settlement outside the court by means of consultation, negotiation, mediation, conciliation, or expert judgment. It is hoped that the parties thoroughly understand the articles in the cooperation contract so that there is no negligence in carrying out these obligations so that there is no default.