Efektivitas Penerapan Restorative Justice Dalam Tindak Pidana Pencurian Gondol Kelapa Sawit Di Wilayah Perkebunan Simalungun (Studi Kasus Kejaksaan Negeri Simalungun)

Abstract

Restorative Justice menempatkan sebuah kejahatan sebagai suatu gejala yang menjadi bagian tindakan sosial dan bukan sekedar pelanggaran hukum pidana atau kejahatan yang dipandang sebagai pemsak hubungan sosial. Berbeda dengan hukum pidana yang memandang kejahatan sebagai masalah negara, tindak pidana terhadap anak di bawah umur tidak semestinya diberlakukan apabila tindak pidana pencurian yang dilakukan tergolong dalam kejabatan ringan, sepetii yang diatur dalam KUHP Pasal 364 tentang pencurian ringan. Adapun permasalahan dalam penclitian ini adalah bagaimana pengaturan hukum mengenai mengenai tindak pidana pencurian gondol kelapa sawit di wilayah perkebunan simalungun. Bagaimana efcktivitas pcnerapan dalam tindak pidana gondol kelapa sawit oleh Kejaksaan Negeri Simalungun. Bagaimana kendala Kejaksaan Negeri Simalungun dalam menerapkan terhadap tindak pidana pencurian gondol kelapa sawit. Pengaturan tcrhadap pcncurian gondol sawit di kabupaten simalungun khususnya Kcjaksaan Negeri Simalungun berpedoman pada Peraturan Kejaksaan (PERJA) Nomor 15 Tahun 2020 tentang penghentian penuntutan berdasarkan keadilan Restoratif. Hal ini merupakan wujud dari penuntut umum untuk menawarkan upaya perdamaian kepada koban dan tersangka. Evektivitas penerapan pendekatan dalam menyelesaikan kasus tindak pidana pencurian gondol kelapa sawit di Kejaksaan Negeri Simalungun menyepakati perdamaian diantara kedua belah pihak dan diinisiasi oleh pihak Kejaksaan Negeri Simalungun. Beberapa faktor penghambat yang timbul dalam penerapan , kelemahan dalam pelaksanaan peraturan Kcjaksaan Nomor 15 tahun 2020 ini terdapat pada pasal 5 Ayat (5) dimana disebutkan pada pasal tersebut untuk tindak pidana ayat (3) dan (4) tidak berlaku dalam hal terdapat keadaan kausuistik yang menurut pertimbangan penuntu umum degan persetujuan kepala Kejaksaan negeri tidak dapat dihentikan penuntutan. Restorative Justice places a crime as a symptom become part of social action and not just a violation of criminal law or Crime is seen as destroying social relations. Different from law criminal law which views crime as a state problem, a criminal act against minors should not be applied if the crime is theft what is done is classified as a light official, as regulated in the Criminal Code Article 364 concerning petty theft. There are problems in this research is how the law regulates the criminal act of theft palm oil dump in the Simalungun plantation area. How effective is it? implementation in the crime of stealing palm oil by the District Attorney Simalungun. What are the obstacles to the Simalungun District Prosecutor's Office in implementing it against the criminal act of theft of oil palm gondol. Face settings Palm oil palm oil theft in Simalungun Regency, especially the State Prosecutor's Office Simalungun is guided by Prosecutor's Regulations (PERJA) Number 15 of 2020 regarding termination of prosecution based on Restorative justice. This is form of the public prosecutor to offer peace efforts to victims and suspect. Effectiveness of applying the approach in resolving criminal cases the crime of palm oil gondol theft at the Simalungun District Prosecutor's Office agreed peace between the two parties and initiated by the District Attorney Simalungun. Several inhibiting factors that arise in implementation, weaknesses In implementing Prosecutor's Regulation Number 15 of 2020, it is contained in article 5 Paragraph (5) where it is stated in the article for criminal acts paragraph (3) and (4) does not apply if there are causal circumstances that are considered With the approval of the head of the District Prosecutor's Office, a public prosecutor cannot be terminated prosecution.