Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Penggunaan E-Toll Card Sebagai Alat Pembayaran Non Tunai

Abstract

Kepastian hukum merupakan hak dari setiap warga negara Indonesia, sebagai mana yang dituangkan di dalam Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945, Untuk meneliti Perlindungan Hukum Terhadap Penggunaan E-Toll Card Sebagai Alat Pembayaran Non Tunai yang sampai saat ini belum belum sepenuhnya terlindungi hak-haknya sebagai konsumen. Berdasarkan hal tersebut rumusan masalah dalam kajian ini yaitu Bagaimana Aturan Hukum Terhadap Pengguna E-Toll Card Sebagai Alat Pembayaran Non Tunai Di Indonesia dan Bagaimana Perlindungan Hukum dan kepastian Hukum Terhadap Pengguna E-Toll Card Atas Hilangnya E-Toll Card Milik Konsumen Di Tinjau Dari Undang-Undang No 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen. Untuk membantu menjawab permasalahan penelitian, adapun metode penelitian Skripsi ini menggunakan jenis penelitian Yuridis Normatif, dan menggunakan pendekatan Konseptual serta aturan perundang-undangan, Teknik pengumpulan data menggunakan cara penelitian kepustakaan dan wawancara, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa aturan hukumnya diatur dalam Undang-Undang No. 08 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen, 1 Undang-Undang No. 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang, Undang-Undang No 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik dengan uang dan Peraturan Bank Indonesia No. 18/17/PBI/2016 tentang Perubahan Kedua atas PBI No.11/12/PBI/2009 tentang Uang Elektronik.