Kajian Hukum terhadap Pemberian Sanksi Pidana dalam Tindak Pidana Korupsi yang Dilakukan Pegawai Negeri Sipil (PNS) (Nomor Putusan : 61/Pid.Sus.K/2012/Pn.Mdn)

Abstract

Korupsi di Indonesia berkembang secara sistematik. Bagi banyak orang korupsi bukan lagi merupakan pelanggaran hukum, melainkan sekedar suatu kebiasaan. Bahwa dalam seluruh perbandingan korupsi antar negara, Indonesia selalu masuk dengan negara terkorup. Berbagai cara telah ditempuh untuk memberantas korupsi secara bersamaan dengan semakin canggih modus yang dilakukan oleh pemerintah dalam upaya memberantas korupsi di Negara ini. Tindak pidana korupsi merupakan suatu kejahatan yang dapat menyentuh berbagai kepentingan yang menyangkut hak asasi, ideologi negara, perekonomian, keuangan negara, moral bangsa, disamping itu juga merupakan perilaku kejahatan yang sulit ditanggulangi. Banyak faktor penyebab pegawai negeri sipil melakukan korupsi adalah ketimpangan penghasilan, gaya hidup konsumtif, penghasilan yang tidak memadai, kurang adanya keteladanan dari pimpinan, serta sistem akuntabilitas di Instansi Pemerintah kurang memadai. Bahwa subjek/objek penelitian ini adalah Pegawai Negeri Sipil, yang mana pegawai negeri sipil ini melakukan tindak pidana korupsi di Dinas Pendidikan dan Pengajaran Kabupaten Langkat. Tindak Pidana Korupsi merupakan bentuk kejahatan yang bertujuan menguntungkan diri sendiri, orang lain atau suatu korporasi dan merugikan keuangan Negara dan perekenomian Negara. Oleh karena itu pelaku-pelaku tindak pidana korupsi harus dikenakan sanksi pidana yang begitu berat agar menjadi efek jera bagi pelaku-pelaku atau yang ingin melakukan korupsi. Corruption in Indonesia is growmg systematically. For many people corruption is no longer a violation of law, but merely a habit. That corruption in all comparisons between countries, Indonesia has entered the most corrupt countries. Various means have been taken to combat corruption in conjunction with increasingly sophisticated modes performed by the government in an effort to eradicate corruption in this country. Corruption is a crime that can touch a wide range of interests related to rights, the ideology of the state, the economy, the country's financial, moral, and also it is a behavior that is difficult to overcome evil. Many factors cause corruption of civil servants 1s mcome inequality, consumptive lifestyles, inadequate income, lack of exemplary leadership, and accountability systems in inadequate Government Agencies. That the subject I object of this study is Civil Servant, in which the civil servants involved in corruption in the educational affairs of Langkat. Corruption is a form of crime that aims to benefit themselves. another person or a corporation and financial harm the State and State economies. Therefore perpetrators of corruption should be subject to criminal sanctions are so sever~ that be a deterrent for the perpetrators or who wish to engage in corruption.