Analisis Hukum Tentang Pidana Percobaan Terhadap Tindak Pidana Tidak Menjaga Keutuhan Kotak Suara Hasil Pemungutan Suara Pemilu (Studi Putusan:39/Pid.Sus/2019/Pn Skl)

Abstract

Pemilihan Umum (Pemilu) adalah prosedur dan mekanisme konversi suara rakyat menjadi kursi penyelenggara negara legislatif dan eksekutif, pemilu diselenggarakan dalam rangka mewujudkan kedaulatan rakyat untuk menghasilkan wakil rakyat dan pemerintahan negara yang demokratis. Permasalahan dalam penelitian ini adalah Bagaimana aturan hukum terhadap tindak pidana tidak menjaga keutuhan kotak suara hasil pemilu dan Bagaimana pertimbangan hakim terhadap tindak pidana tidak menjaga keutuhan kotak suara hasil pemungutan suara pemilu pada putusan 39/Pid.Sus/2019/PN.Skl. Metode penelitian ini adalah yuridis normatif. Data yang digunakan adalah data sekunder. Perbaikan sistem penanganan meliputi perbaikan regulasi; penguatan kapasitas dan profesionalisme penegak hukum pemilu; dan peningkatan kesadaran hukum seluruh pemangku kepentingan pemilu. Tanpa melakukan itu, sistem penanganan tindak pidana pemilu akan selalu jalan di tempat dan tidak akan berhasil guna dalam menopang perwujudan pemilu yang jujur dan adil. Dan Pertimbangan hakim terhadap tindak pidana tidak menjaga keutuhan kotak suara hasil pemungutan suara pemilu pada putusan 39/Pid.Sus/PN.Skl adalah Para Terdakwa dijatuhi pidana haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara; Memperhatikan, Pasal 537 Undang-undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dan Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan Perundangundangan lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini. General elections (elections) are procedures and mechanisms for converting people's votes into seats for legislative and executive state administrators, elections are held in order to realize people's sovereignty to produce people's representatives and democratic state government. The problems in this study are How is the rule of law against the criminal offense of not maintaining the integrity of the ballot box of election results and How is the judge's consideration of the criminal offense of not maintaining the integrity of the ballot box of election results in the verdict 39/Pid.Sus/2019/PN.Skl. This research method is normative juridical. The data used is secondary data. Improving the handling system includes improving regulations; strengthening the capacity and professionalism of election law enforcers; and increasing the legal awareness of all election stakeholders. Withou doing so, the system for handling election crimes will always be in place and will not be effective in supporting the realization of honest and fair elections. And the judge's consideration of the crime of not maintaining the integrity of the ballot box of election voting results in decision 39/Pid.Sus/PN.Skl is that the Defendants are sentenced, so they must also be burdened to pay court costs; Noting, Article 537 of Law Number 7 of 2017 concerning General Elections and Law Number 8 of 1981 concerning the Criminal Procedure Code and other relevant laws and regulations.