Tinjauan Hukum Administrasi Negara Tentang Kebijaksanaan Pemerintah Propinsi Sumatera Utara dalam Melaksanakan Perusahaan Inti Rakyat Perkebunan (Pirbun) Guna Mewujudkan Kesejahteraan Rakyat (Study Kasus pada Dinas Perkebunan Propinsi Sumatera Utara)

Abstract

Meningkatkan kesejahternan rakyat adaJah merupakan suatu tugas pemerintah yang baik, sehingga hal ini disebut dengan istilah welfare state yaitu negara yang berdasarkan kesejahteraan rakyatnya Negara Republik Indonesia adalah salah satu negara yang menganut azas tersebut, hal ini dapat ditemui dalam alinea keempat Pembukaan Undang-undang Dasar 1945 yang menegaskan : " ... . . ... Pemerintah Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk mernajukan kesejahteraan umurn, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan) perdamaian abadi clan keadilan sosial ........ .... . " Untuk dapat memberikan kesejahteraan bagi seluruh rakyatnya Pemerintah Indonesia senantiasa melakukan program yang berkesinambungan, maka dicarilah •Hatu sistem yang dapat memenuhi kebutuhan tersebut. Kemudian ditemuilah suatu program ke1ja sama antara pihak perkebunan besar sebagai pengelola dengan petani sebagai pekerja. dan sekaligus pemilik Jahan. Program tersebut dikenal dengan istilah Pola Pernsahaan Inti Rakyat Perkebunan, sebab dari dahulu Indonesia sudah dikenal dengan Negara Agraris, Pemerintah Propinsi Sumatera Utara yang memiliki lahan pertanian sangat luas, memilih Pola PIRBUN sebagai suatu upaya untuk dapat meningkat kesejahteraan rakyatnya, hal ini sudah menjadi kenyataan bahwa wilayah pedesaan proyek PIRBUN mengalami peningkatan kesejahteraan ba.gi petani pesertaPill.BUN. Untuk melaksanakan proyek tersebut Pemerintah Propinsi Sumatera Utarn menugaskan Dina.~ Perkebunan Propinsi Surnatera Utara sebagai aparat yang be1wenang untuk mengelolaPIRBUN tersebut, penman ini sebagai kebijaksanaan yang dilakukan berdasarkan Hukum Administrasi Negara.