Urgensi Penerapan Asas Vicarious Liability Terhadap Tindak Pidana Lingkungan (Studi Kasus Pengadilan Negeri Medan)

Abstract

Asas vicarious liability pada dasarnya timbul dengan semakin berkembangnya bentuk-bentuk usaha yang memiliki suatu jaringan tei.tentu dan terdiri dari unsur-unsur sub-sub organisasi menjadi suatu organisasi. Kondisi ini memberikan akibat bahwa suatu perbuatan dijalankan berantai, antara bawahan dengan atasan clan demikian selanjutnya. Demikian juga konsep yang dianut oleh asas vicarious liability sebagai suatu konsep pertanggungjawaban pidana. Mengenai masalah lingkl.Jngan hidup salah satu penyebabnya adalah berkembangnya perusahaan industri. Disadari atau tidak perkembangan industri selain dapat meningkatkan laju pertumbuhan perekonomian yang mendatangkan kemak:muran bagi masyarakat, juga dapat mendatangkan kerugian bagi masyarakat itu sendiri yaitu dalam bentuk pencemaran lingkungan akibat dari limbah industri yang tidak dikelola secara baik. Adapun permasalahan pembahasan skripsi ini adalah: bagaimana urgensi penerapan asas vicarious liability terhadap tindak pidana lingkungan hidup clan apakah yang menjadi kendala dalam penanganan tindak pidana di bidang lingkungan hidup. Hal ini dikarenakan banyak kasus tindak pidana lingkungan hidup hanya menjerat para pelaksana kegiatan itu saja. Akan tetapi pengawas ataupun penanggung jawab dari pekerjaan tersebut tidak dapat dijangkau oleh hukum dan kebanyakan tidak bisa disentuh hukum dikarenakan tindak pidana lingkungan hidup ini merupakan kejahatan berantai dan terselubung. Kendala dalam penanganan tindak: pidana di bidang lingkungan hidup adalah: objek penegakan hukum sulit ditembus hukum, kmahnya koordinasi antar penegak hukum, masalah pembuktian, ruang lingkup tindak pidana yang masih sempit, rumusan Sanksi Pidana, subjek atau pelaku tindak pidana, proses penyitaan, ganti kerugian ekologis, proses peradilan, keterbatasan dana dan sarana dan prasarana. Selain itu juga masih kurangnya kerjasama masyarakat dalam mencegah ierjadinya pengerusaka.Il lingkungan hidup juga menjadi faktor pendukung dari kej ahatan ini dan juga ketakukan masyarakat terhadap para pelaku pengerusakan lingkungan ini juga menjadi pemicu banyaknya kasus pengerusakan lingkungan hidup yang masih berlangsung sampai sekarang ini. UU No. 23 Tahun 1997 yang menjadi salah satu sarana untuk menjerat para pelaku tindak pidana lingkungan hidup juga terkadang belum mampu memberikan efek jera terhadap para pelaku tindak pidana lingkungan hidup. Masih rendahnya sanksi maupun denda yang diberikan menjadi dasar bagi para pelaku tindak pidana lingkungan hidup untuk tetap melakukan kegiatannya. Diharapkan kepada para penegak hukum maupun para aparatur terkait agar dalam hal pertanggung jawaban pihak-pihak yang merusak lingkungan sebagaimana yang diatur di dalam Pasal 34 Undang~undang No. 23 Tahun 1997 dapat diterapkan semaksimal mungkin dengan menerapkan azas pembuktian terbalik.