Perlindungan Hukum Bagi Peserta BPJS Ketengakerjaan atas Terjadinya Kecelakaan Kerja (Studi di BPJS Ketenagakerjaan Medan)

Abstract

BPJS Ketenagakerjaan merupakan program publik yang memberikan perlindungan bagi tenaga kerja untuk mengatasi risiko sosial ekonomi tertentu dan penyelenggaraannya menggunakan mekanisme asuransi sosial, maka pemerintah memberikan BPJS Ketenagakerjaan menyelenggarakan program-program sesuai dengan ketentuan Pasal 29 s/d Pasal 38 UU/No.40/2004 kesehatan kerja bukan menjadi sekedar kewajiban yang harus diperhatikan akan tetapi suatu hal yang harus dipenuhi dalam suatu perusahaan, sehingga dapat dapat dirumuskan masalah sebagai berikut: bagaimana prosedur pelaksanaan terhadap peserta Jaminan Sosial jika terjadi kecelakaan kerja serta sanksi terhadap perusahaan yang tidak mengikutsertakan pekerja pada Jaminan Sosial Ketenagakerjaan. Metodologi penelitian adalah penelitian yuridis normatif suatu penelitian yang mengkaji hukum secara tertulis dilihat dari berbagai aspek seperti aspekteori, filosofi, perbandingan, penjelasan umum dan penjelasan pada tiap pasal, formalitas dan kekuatan mengikat suatu undang-undang serta bahasa yang digunakan adalah bahasa hukum. Prosedur Pelaksaan Jaminan Keselamatan Peserta BPJS Ketenagakerjaan terhadap Kecelakaan Kerja dengan wajib mengirim laporan kecelakaan kerja tahap I, II, penyakit yang timbul karena hubungan kerja kepada BPJS Ketenagakerjaan dalam waktu tidak lebih dari 2 x 24 untuk selanjutnya menjadi kewenangan Rumah sakit untuk pelaporan ke BPJS ketenagakerjaan melalui web. Sanksi Bagi Perusahaan yang Tidak Mendaftarkan Pekerja Pada BPJS Ketenagakerjaan yaitu sanksi administrasi, denda dan tidak dapat pelayanan publik tertentu. BPJS Employment is a public program that provides protection to workers to overcome certain socio-economic risks and its implementation uses a social insurance mechanism, so that the government provides BPJS Employment to administer the program in accordance with the provisions of Articles 29 to Article 38 of Law no. UU/No.40/2004. Occupational health is not just an obligation that must be taken into account, but rather something that must be fulfilled in a company, so that the problem can be formulated as follows: what are the procedures for administering Social Security participants in the field of occupational health? occupational health? if a work accident occurs and sanctions against companies that do not include workers in Employment Social Security. The research methodology used is normative juridical research, namely research that examines written law from various aspects such as theory, philosophy, comparison, general explanation and explanation of each article, formality and binding force of a law and the language used is legal language. Procedures for Implementing the Safety Guarantee for BPJS Employment Participants against Work Accidents with the obligation to submit reports of stage I, II work accidents, illnesses resulting from work relations to BPJS Employment within a maximum of 2 x 24 hours to then be reported by the hospital to BPJS Employment via the web. Sanctions for companies that do not register their workers with BPJS Employment include administrative sanctions, fines, and not receiving certain public services.