Peran Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap (Samsat) terhadap Pelayanan Pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor di Lubuk Pakam

Abstract

Buruknya pelayanan publik yang terjadi disebabkan oleh belum adanya bentuk yang jelas dalam penyelenggaraan pelayanan publik. Kinerja pelayanan yang diberikan birokrasi Indonesia masih sangat kuat terhadap kekuasaan dibandingkan kepada publik (berorientasi publik). Oleh karena itu, wajah birokrasi Indonesia memiliki kesan otoriter yang kuat dan sangat terlihat. Tujuan penelitian ini Untuk mengetahui dan mendefinisikan Peran Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap (SAMSAT) Terhadap Pelayanan Pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor di Kota Lubuk Pakam, serta mendeskripsikan faktor penghambat dari pelayanan pembayaran pajak kendaraan bermotor. Teori yang digunakan pada penelitian ini yaitu teori Biddle dan Thomas dalam Edy Suhardono (2016) dan memiliki 4 (empat) indikator yaitu peran sebagai suatu kebijakan, peran sebagai strategi, peran sebagai alat komuniksi dan peran sebagai alat penyelesaian sengketa. Metode yang digunakan pada penelitian ini yaitu metode penelitian secara deskriptif kualitatif. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa dari keempat indikator ada dua indikator yang belum berjalan secara baik yaitu indikator strategi dikarenakan masih ada masyarakat yang enggan membayar pajak dan indikator penyelesaian sengketa yaitu terkendala pada sarana yang disediakan dari pihak samsat. The poor public services that occur are caused by the lack of form clarity in the implementation of public services. Service performance given the Indonesian bureaucracy is still very strong against power in comparison to the public (public oriented). Therefore, the face of Indonesian bureaucracy has a strong and very visible authoritarian impression. The aim of this research is to know and define the Role of the One-Stop Single Administration System (SAMSAT) Regarding Motor Vehicle Tax Payment Services in the City Lubuk Pakam, as well as describing the factors inhibiting service payment of motor vehicle tax. The theory used in this research namely the theory of Biddle and Thomas in Edy Suhardono (2016) and has 4 (four) indicators, namely role as a policy, role as a strategy, role as a communication tool and its role as a dispute resolution tool. The method used in this research is a qualitative descriptive research method. The results of this research show that of the four indicators there are two indicators that have not worked well, namely strategy indicators because There are still people who are reluctant to pay taxes and settlement indicators The dispute is constrained by the facilities provided by Samsat.