Penyelesaian Sengketa Pertanahan Melalui Mediasi Non Litigasi dalam Pembatalan Sertifikat Hak Milik Atas Tanah (Studi Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Samosir)

Abstract

Sengketa pertanahan sering sekali menimbulkan masalah yang berkepanjangan dalam dinamika kehidupan masyarakat Indonesia, dan cara untuk menyelesaian sengketa pertanahan di Indonesia salah satunya melalui mediasi. Mediasi merupakan cara penyelesaian sengketa pertanahan yang dilakukan melalui pengadilan (litigasi) atau di luar pengadilan (non litigasi). Mediasi yang sesuai terhadap penelitian yang dibahas dapat dilakukan di Badan Pertanahan Nasional Samosir. Berdasarkan hal tersebut maka rumusan masalah yang dikaji, yaitu bagaimana mekanisme non litigasi terhadap penyelesaian sengketa pertanahan hak milik atas tanah pada kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Samosir, akibat hukum terhadap sengketa pertanahan melalui mediasi non litigasi atas pembatalan sertifikat hak milik atas tanah, dan penyelesaian terhadap sengketa pertanahan melalui mediasi non litigasi atas pembatalan sertifikat hak milik atas tanah. Adapun metode yang dilakukan dalam penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis normatif yang didukung dengan data hukum primer, menggunakan teknik pengumpulan data dengan cara kepustakaan dan wawancara. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa jika kasus sengketa tanah belum sampai ke lembaga peradilan, maka para pihak dapat menyelesaikan permasalahan di Kantor Pertanahan Kabupaten Samosir dengan cara mediasi sesuai dengan Permen ATR/BPN No. 21 Tahun 2020 tentang Penyelesaian Sengketa Pertanahan. Land disputes often cause prolonged problems in the dynamics of Indonesian people's lives, and one way to resolve land disputes in Indonesia is through mediation. Mediation is a way of resolving land disputes carried out through the court (litigation) or outside the court (non-litigation). Appropriate mediation of the research discussed can be carried out at the Samosir National Land Agency. Based on this, the formulation of the problem studied, namely how the non-litigation mechanism for resolving land disputes over land rights at the Samosir Regency National Land Agency office, the legal consequences of land disputes through non-litigation mediation for the cancellation of land title certificates, and settlement of land disputes through non-litigation mediation for the cancellation of land title certificates. The method carried out in this study uses a type of normative juridical research supported by primary legal data, using data collection techniques by means of literature and interviews. The results of this study show that if the land dispute case has not reached the judicial institution, the parties can resolve the problem at the Samosir Regency Land Office by mediation in accordance with the Minister of ATR / BPN No. 21 of 2020 concerning Land Dispute Settlement.