Pelaksanaan Pidana Tambahan Pembayaran Uang Pengganti dalam Tindak Pidana Korupsi (Studi Putusan Nomor 103/Pid.Sus-TPK/2022/Pn.Mdn)

Abstract

Tindak pidnna korupsi merupakan salnh satu bagian dari hulrum pidnna khusus mempunyai spesifiknsi tentu berbeda dengan hukum pidana umum. Munawwaroh,S.E. dijerat undnng-undang tindak pidana telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan atau turut serta melakukan perbuatan secara melawan hukum melakukan penjulan memperkaya diri sendiri merugikan keuangan Negara dipidana dan juga ditambahknn pidana uunbahan uang cngganti dalam kasus korupsi. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengatumn bukum terkait pidana tambahan pembayaran uang pengganti dalam lindale pidana korupsi, mengetahui pelaksanaan pidana tambahan pembayaran uang pengganti dalam tindak pidana korupsi dnlrun putusan nomor I 03/Pid.SusTPK/2022/PN.Mdn. Jenis peneUtian yang digunakan yuridis nonnatif, jenis data selrunder pengumpulan data melalui wawancara dan dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian ini bahwa pengaturan hukum terkait pidana tambalum pembayaran uang pengganti dalam tindak pidana korupsi diatur dalam Pasal 18 ayat ( 1) huruf b Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan PERMA Nomor 5 Tahun 20 14 ten tang Pi dana Tambahan Uang Pengganti dalan1 Tindllk Pidana Korupsi, pelaksnnaan pidana tambahan pembayaran lUlllg pengganti dalam tindak pidana korupsi pidana pembayarao uang pengganti dilaksanakan oleh Jaksa sesuai dengan kewenangannya selaku eksekutor putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap.