Implementasi Peraturan Mahkamah Agung (Perma) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dalam Penyelesaian Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Kota Medan

Abstract

Tujuan penelitian ini adalah menganalisis Implementasi Peraturan Mahkamah Agung (Perma) Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur di Pendalidan dalam Penyelesaian Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Kota Medan. Jenis penetitian ini menggunakan metode Deskriptif dengan teknik analisis kualitatif dikarenakan permasalahan yang belum jelas. Teknik pengumpulan data observasi, wawancara mendalam, dan dokumentasi. Teknik analisis data menurut Miles dan Hubermen yaitu tahap reduksi data, tahap penyajian data, dan penarikan kesimpulan dan verifikasi. Hasil penelitian Implementasi Peraturan Mahkamahh Agung Nomor 1 tahun 2016 tentang Mediasi di Pengadilan Agama Kota Medan dengan teori Edward III, yakni Komunikasi, Disposisi, Sumber Daya, dan Struktur Birkrasi sudah dijalankan dengan baik tetapi masih belum maksimal penunjukan hakim mediator, dilakukan melalui Penetapan Ketua Majelis, Para pihak menemui hakim mediator dengan dibantu oleh petugas yang telah ditentukan. Dalam penyelesaian perkara perceraian di Pengadilan Agama Kota Medan di nilai masih kurang efektif, terbukti dari terus meningkatnya jumlah perkara perceraian yang masuk di Pengadilan Agama Kota Medan khususnya pada tahun 2020-2022, namun jumlah perkara yang berhasil dimediasi di setiap tahunnya masih sangat rendah dan terus menurun. Faktor yang menjadi penghambat mediasi penyelesaian sengketa perceraian di pengadilan agama Kota Medan yaitu: faktor penegak hukum yang mana jumlah hanya lima hakim mediator yang tidak sebanding dengan jumlah perkara yang masuk. Sehingga mediator dalam pelaksanaannya cenderung dengan cepat guna mempersingkat waktu dan kurang dalam memberikan upaya- upaya dalam mendamaikan para pihak. Ruang mediasi di Pengadilan Agama Kota Medan yang masih sangat minim dan dapat dijangkau banyak orang sehingga diragukankerahasiaannya. Dan masih kurangnya kesadaran masyarakat khususnya pemohon mediasi terkait pentingnya mediasi dalam penyelesaian perkara diawal sebelum ke perkara pokok yang mana masih banyaknya para pihak yang tidak hadir dan menganggap pelaksanaan mediasi hanya sebagai formalitas saja. The aim of this research is to analyze the implementation of Supreme Court Regulation (Perma) Number 1 of 2016 concerning Procedures in Pendalidan in Settlement of Divorce Cases in the Medan City Religious Courts. This type of research uses a descriptive method with qualitative analysis techniques because the problem is not yet clear. Data collection techniques are observation, in-depth interviews and documentation. Data analysis techniques according to Miles and Hubermen are the data reduction stage, data presentation stage, and drawing conclusions and verification. The results of research on the implementation of Supreme Court Regulation Number 1 of 2016 concerning Mediation in the Medan City Religious Courts using Edward III's theory, namely Communication, Disposition, Resources and Birkration Structure have been implemented well but the appointment of mediator judges is still not optimal, carried out through the Determination of the Chairman of the Panel , The parties meet with the mediator judge assisted by the designated officer. In resolving divorce cases at the Medan City Religious Court, it is considered that it is still less effective, as evidenced by the continuing increase in the number of divorce cases submitted to the Medan City Religious Court, especially in 2020-2022, but the number of cases that are successfully mediated each year is still very low and continues to decline. . Factors that hinder mediation in resolving divorce disputes in the Medan City religious courts are: law enforcement factors where the number of only five mediator judges is not proportional to the number of cases submitted. So, in its implementation, mediators tend to be quick in order to shorten time and make less effort to reconcile the parties. The mediation space at the Medan City Religious Court is still very minimal and accessible to many people, so its confidentiality is questionable. And there is still a lack of public awareness, especially mediation applicants, regarding the importance of mediation in resolving cases at the outset before proceeding to the main case, where many parties are still not present and consider mediation to be just a formality.