Analisis Hukum terhadap Wanprestasi dalam Pelaksanaan Pemindahan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Studi putusan nomor No: 356/Pdt/2021/Pn.Mdn)

Abstract

Hukum tanah berlaku bagi bangsa Indonesia sejak sebelum kemerdekaan hingga lahirnya udang-undang nomor 5 tahun 1960 tentenang peraturan Dasar Pokok agraria,yang dikenal dengan dengan UUPA bahkan sampai sekarang masih berlaku hukum tanah adat.dalam tanah adat tidak mengenal yang namamnya lembaga jaminan hak atas tanah yang sekarang dikenal dengan hak atas tanggungan atas tanah beserta benda-benda yang ada di atasnya. Menurut Kamus Hukum ,wanprestasi berarti kelalaian,kealpaan,cidera janji,tidak menaati kewajibannya dalam perjanjian. Dengan demikian,wanprestasi adalah suatu keadaan seorang debitur (berutang) tidak memenuhi atau melaksanakan prestasi sebagaimana telah ditetapkan dalam suatu perjanjian. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan jenis penelitian hukum normatif adalah penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka (data sekunder) atau penelitian hukum perpustakaan. untuk mendapatkan mengenai ANALISIS HUKUM TERHADAP WANPRESTASI DALAM PELAKSANAAN PEMINDAHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN( Studi putusan nomor No: 356/Pdt.G/2021/Pn.Mdn ). Analisa data merupakan tindakan guna memecahkan suatu permasalahan yang akan dibahas pada sebuah penelitian yang dilakukan dengan menguji teori yang berlaku.Metode analisis yang digunakan pada penelitian ini adalah deskriptif normatif artinya dimana penelitian dilakukan dengan menelaan hukum positif atau undang-undang yang berlaku di Indonesia yang berkaitan dengan pokok permasalahan pada peneitian ini. Upaya Hukum pada akhirnya hanya segelintir orang saja yang mendapatkannya dan belum mencakup pada keadilan pada masyarakat. Land law has been applicable to the Indonesian nation since before independence until the birth of Law Number 5 of 1960 concerning Basic Agrarian Regulations, known as UUPA, even now customary land law is still in effect. In customary land, there is no such thing as a land rights guarantee institution which is now known as the right to a mortgage on land and the objects on it. According to the Legal Dictionary, default means negligence, negligence, breach of promise, not complying with one's obligations in an agreement. Thus, default is a condition where a debtor (debtor) does not fulfill or carry out the performance as stipulated in an agreement. In this study, the author uses a type of normative legal research, which is research conducted by examining library materials (secondary data) or library legal research. to obtain information about LEGAL ANALYSIS OF DEFAULT IN THE IMPLEMENTATION OF THE TRANSFER OF RIGHTS TO LAND AND BUILDINGS (Study of decision number: 356 / Pdt.G / 2021 / Pn.Mdn). Data analysis is an action to solve a problem that will be discussed in a study conducted by testing the applicable theory. The analysis method used in this study is descriptive normative, meaning that the study is conducted by examining positive law or applicable laws in Indonesia that relate to the main problem in this study. Legal efforts are ultimately only received by a handful of people and have not yet covered justice in society.