Penjatuhan Pidana Penjara dan Denda dalam Tindak Pidana Pemalsuan MAta Uang Rupiah (Studi Putusan Nomor 1266/Pid.B/2023/PN Mdn)

Abstract

Kejahatan pemalsuan mata uang dan uang kertas adalah suatu tindakan yang melanggar peraturan hukum dan kebenaran atas mata uang dan uang kertas sebagai alat transaksi ditengah-tengah masyarakat. Pemalsuan yaitu suatu jenis pelanggaran terhadap kebenaran dan kepercayaan dengan tujuan memperoleh keuntungan bagi dirinya sendiri maupun bagi orang lain.. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji pengaturan hukum pidana bagi pelaku kejahatan tindak pidana Pemalsuan Mata Uang Rupiah (Studi Putusan Nomor 1266/Pid.B/2023/PN Mdn). Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah, Bagaimana pengaturan hukum terhadap tindak pidana pemalsuan mata uang rupiah palsu dan Bagaimana penjatuhan pidana dan denda dalam tindak pidana pemalsuan mata uang rupiah palsu (Studi Putusan Nomor 1266/Pid.B/2023/PN.Mdn). Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan data sekunder dan Teknik pengumpulan data studi kepustakaan yang dianalisis secara kualitatif. Pengaturan hukum pidana pada pelaku tindak pidana pemalsuan mata uang rupiah palsu yaitu diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang. Dalam Putusan Nomor 1266/Pid.B/2023/PN.Mdn, hakim mempertimbangkan bukti- bukti serta faktorfaktor yang meringankan dan memberatkan dalam memutuskan hukuman pidana dan penjara. Dengan demikian, pengaturan hukum pidana bagi pelaku kejahatan pemalsuan mata uang rupiah diatur secara komprehensif dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, dengan pertimbangan hakim yang mendalam dalam setiap kasus. The crime of counterfeiting currency and banknotes is an act that violates the legal regulations and truth of currency and banknotes as a means of transaction in society. Counterfeiting is a type of violation of truth and trust with the aim of obtaining benefits for oneself or for others. This study aims to examine the criminal law regulations for perpetrators of the crime of counterfeiting Rupiah Currency (Study of Decision Number 1266 / Pid.B / 2023 / PN Mdn). The formulation of the problem in this study is, How are the legal regulations for the crime of counterfeiting counterfeit rupiah currency and How are the criminal penalties and fines imposed in the crime of counterfeiting counterfeit rupiah currency (Study of Decision Number 1266 / Pid.B / 2023 / PN.Mdn). The research method used is normative juridical with secondary data and literature study data collection techniques that are analyzed qualitatively. The criminal law regulation for perpetrators of counterfeiting rupiah currency is regulated in the Criminal Code (KUHP) and Law Number 7 of 2011 concerning Currency. In Decision Number 1266/Pid.B/2023/PN.Mdn, the judge considers evidence and mitigating and aggravating factors in deciding criminal penalties and imprisonment. Thus, the criminal law regulation for perpetrators of counterfeiting rupiah currency is regulated comprehensively in the applicable laws and regulations, with in-depth consideration by the judge in each case.