Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Peredaran Narkotika Di Wilayah Hukum Polres Padangsidimpuan

Abstract

Maraknya peredaran narkotika di Kota Padangsidempuan menjadi perhatian pemerintah dan masyarakat serta aparat penegak hukum Hal ini menjadi hal yang menimbulkan paradoks dalam penegakan hukum. Walaupun aparat hukum telah melakukan fungsinya, dan telah ada aturan hukum yang mengatur mengenai kejahatan narkotika, tetapi hal tersebut belum maksimal dalam penegakan hukum. Penelitian ini bertujuan untuk meneliti tentang kebijakan hukum pidana yang tepat dalam penanggulangan kejahatan peredaran narkotika di Kota PADANGSIDIMPUAN, hambatan penanggulangan peredaran narkotika yang dihadapi Polres padangsidempuan dan peran masyarakat dalam penanggulangan kejahatan peredaran narkotika di Kota Padangsidempuan.Metode Penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif, dengan sumber data sekunder. Pendekatan penelitian adalah pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual dan pendekatan sosiologis. Analisis data dilakukan secara kualitatif. Hasil penelitian yang pertama bahwa pelaksanaan kebijakan penanggulangan peredaran narkotika yang dilakukan oleh Polres Padangsidempuan adalah dengan pendekatan non penal dan pendekatan penal. Adanya partisipasi masyarakat dalam penegakan hukum memberikan kontribusi positif dengan tujuan bahwa masyarakat sadar dan peduli terhadap lingkungannya untuk bebas dari bahaya narkotika. Melalui gerakan-gerakan sosial masyarakat anti narkotika, penyuluhan bahaya narkoba, dan kepedulian masyarakat terhadap peredaran gelap narkotika dengan memberikan informasi kepada aparat penegak hukum. The rampant circulation of narcotics in Padangsidempuan City has become a concern for the government, the community and law enforcement officers. This has created a paradox in law enforcement. Although law enforcement officers have carried out their functions, and there have been legal regulations governing narcotics crimes, this has not been maximized in law enforcement. This study aims to examine the appropriate criminal law policy in overcoming narcotics trafficking crimes in Padangsidempuan City, the obstacles to overcoming narcotics trafficking faced by the Padangsidempuan Police and the role of the community in overcoming narcotics trafficking crimes in Padangsidempuan City. The research method used is normative juridical, with secondary data sources. The research approach is a legislative approach, a conceptual approach and a sociological approach. Data analysis is carried out qualitatively. The first research result is that the implementation of the narcotics trafficking prevention policy carried out by the Padangsidempuan Police is with a non-penal approach and a penal approach. The existence of community participation in law enforcement provides a positive contribution with the aim that the community is aware and cares about their environment to be free from the dangers of narcotics. Through social movements of anti-narcotics society, counseling on the dangers of drugs, and community concern for the illicit trafficking of narcotics by providing information to law enforcement officers.