Pengembalian Barang Bukti Kendaraan Bermotor Milik Pihak Ketiga Yang Beritikad Baik Dalam Tindak Pidana Narkotika (Studi Putusan Nomor : 16-K/Pm.I-02/Ad/Ii/2023 Pada Pengadilan Militer I-02 Medan)

Abstract

Studi ini mengkaji mengenai permasalahan hukum terkait pengembalian barang bukti milik pihak ketiga yang beritikad baik dalam perkara tindak pidana narkotika, berdasarkan Putusan Nomor 16-K/PM.I-02/AD/II/2023 di Pengadilan Militer I-02 Medan. Fokus kajian ini yaitu pada tiga aspek utama: penerapan hukum terhadap status barang bukti, pertimbangan hakim dalam pengembalian barang bukti, serta kendala yang dihadapi dalam pengembalian barang tersebut. Berdasarkan hal tersebut maka permasalahan kajian ini yaitu: pertama Bagaimana penerapan hukum terhadap status barang bukti dalam perkara tindak pidana Narkotika di Pengadilan Militer I-02 Medan. Kedua bagaimana pertimbangan hakim dalam pengembalian barang bukti milik pihak ketiga yang beritikad baik dalam tindak pidana narkotika di Pengadilan Militer I-02 Medan. Dan ketiga bagaimana kendala yang ditemukan dalam pengembalian barang bukti milik pihak ketiga yang beritikad baik dalam tindak pidana narkotika di Pengadilan Militer I-02 Medan. Adapun metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu yuridis normative dengan pendekatan kasus dan peraturan perundang-undangan dan analisis data menggunakan deskriptif analisis. Hasil kajian ini menunjukan bahwa: Pertama, Penerapan Hukum Terhadap Status Barang Bukti dalam Perkara Tindak Pidana Narkotika di Pengadilan Militer I-02 Medan adalah sangat beragam hal ada yang dirampas secara keselururuhan untuk negara dan ada pula yang di kembalikan kepada pemiliknya; Kedua pertimbangan Hakim dalam Pengembalian Barang Bukti Milik Pihak Ketiga yang Beritikad Baik dalam Tindak Pidana Narkotika di Pengadilan Militer I-02 Medan adalah bahwa tidak semua barang bukti itu yang merupakan alat yang sengaja dipakai untuk mengedarkan narkotika, melainkan ada barang bukti yang merupakan kendaraan yang di rental akan tetapi disalah gunakan oleh pelaku kejahatan narkotika; dan ketiga Kendala yang ditemukan dalam pengembalian barang bukti milik pihak ketiga yang beritikad baik dalam tindak pidana narkotika di Pengadilan Militer I-02 Medan adalah ketidak pahaman masyarakat dalam putusan hakim yang menyatakan pengembalian barang bukti, maka masyarakat terkesan takut dalam mengambil kembali barang bukti yang dikembalikan, sehingga pengembalian itu dapat terjadi dalam waktu yang lama. This study examines legal issues related to the return of evidence belonging to a third party in good faith in the case of narcotics crimes, based on Decision Number 16-K/PM. I- 02/AD/II/2023 at the I-02 Medan Military Court. The focus of this study is on three main aspects: the application of the law to the status of evidence, the judge's consideration in returning evidence, and the obstacles faced in returning the goods. Based on this, the problems of this study are: first, how to apply the law to the status of evidence in the case of narcotics crimes at the Military Court I-02 Medan. Second, how does the judge consider the return of evidence belonging to evidence belonging to a third party who is in good faith in narcotics crimes at the I-02 Medan Military Court. And third, how are the obstacles found in the return of evidence belonging to a third party that is well-related to narcotics crimes at the I-02 Medan Military Court. The method used in this study is normative juridical with a case approach and laws and regulations and data analysis using descriptive analysis. The results of this study show that: First, the application of the law to the status of evidence in the Narcotics Crime Case at the I-02 Medan Military Court is very diverse, some are confiscated in their whole for the state and some are returned to their owners; Second, the Judge's Considerations in the Return of Evidence Belonging to a Reputable Third Party in the Narcotics Crime at the Military Court I-02 Medan is that not all of the evidence is a tool that is deliberately used to distribute narcotics, but there is evidence that is a vehicle that is rented but misused by the perpetrators of narcotics crimes; and the third obstacle found in the return of evidence belonging to a third party that has good intentions in narcotics crimes at the I-02 Medan Military Court is the public's lack of understanding in the judge's decision stating the return of evidence, so the public seems afraid to take back the returned evidence, so that the return can take a long time.