Analisis Sanksi Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pelaporan Pajak Berdasarkan Transaksi Yang Tidak Sebenarnya (Studi Putusan Nomor 2034/Pid.Sus/2022/PN Mdn).”

Abstract

Tindak pidana di bidang perpajakan adalah suatu perbuatan melanggar peraturan perundang-undangan perpajakan yang mengakibatkan kerugian keuangan negara, dan pelakunya dapat dikenakan sanksi pidana. Kasus tindak pidana perpajakan yang banyak terjadi di Indonesia adalah kasus pelaporan pajak tidak berdasarkan transaksi yang sebenarnya atau menyampaikan surat pemberitahuan pajak (faktur pajak), tetapi isinya tidak benar atau tidak lengkap. Permasalahan penelitian ini mengenai pengaturan hukum tindak pidana di bidang perpajakan di Indonesia dan penerapan sanksi hukum oleh hakim terhadap pelaku tindak pidana pelaporan pajak tidak berdasarkan transaksi yang sebenarnya dalam putusan Nomor 2034/Pid.Sus/2022/PN Mdn. Jenis penelitian ini adalah yuridis normatif yang bersifat deskriptif analisis. Metode pendekatan menggunakan pendekatan perundang-undangan. Berdasarkan hasil pembahasan ditemukan bahwa pengaturan hukum tindak pidana bidang perpajakan di Indonesia diatur dalam KUHP dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 khususnya Pasal 38, 39, 39A, 40,41, 41A, 41B, 41C, 43, 43A. Penerapan sanksi hukum oleh hakim terhadap pelaku tindak pidana pelaporan pajak tidak berdasarkan transaksi yang sebenarnya dalam putusan Nomor 2034/Pid.Sus/2022/PN Mdn adalah Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama tiga tahun enam bulan dan denda sebanyak 2 x Rp. 9.903.508.200,00, yaitu Rp. 19.807.016.400,00. Sanksi hukum tersebut diberikan kepada Terdakwa karena Terdakwa telah memenuhi semua unsur delik yang didakwakan kepadanya. A criminal offense in the field of taxation is an act of violating tax laws and regulations which results in state financial losses, and the perpetrator may be subject to criminal sanctions. Cases of tax crimes that often occur in Indonesia are cases of tax reporting not being based on actual transactions or submitting a tax notification (tax invoice), but the contents are incorrect or incomplete. The problem of this research concerns the legal regulation of criminal acts in the field of taxation in Indonesia and the application of legal sanctions by judges to perpetrators of criminal acts whose tax reporting is not based on actual transactions in decision Number 2034/Pid.Sus/2022/PN Mdn. This type of research is normative juridical which is descriptive analysis. The approach method uses a statutory approach. Based on the results of the discussion, it was found that the legal regulation of criminal acts in the field of taxation in Indonesia is regulated in the Criminal Code and Law Number 16 of 2009, especially Articles 38, 39, 39A, 40.41, 41A, 41B, 41C, 43, 43A. The application of legal sanctions by the judge to the perpetrator of the crime of tax reporting was not based on actual transactions in decision Number 2034/Pid.Sus/2022/PN Mdn, namely that the Defendant was sentenced to prison for three years and six months and a fine of 2 x Rp. 9,903,508,200.00, namely Rp. 19,807,016,400.00. This legal sanction was given to the Defendant because the Defendant had fulfilled all the elements of the offense he was charged with.