Analisis Penerapan Sanksi Pidana yang Turut Serta dalam Melakukan Eksploitasi Seksual Terhadap Anak (Studi Putusan: No.1824/Pid.sus anak/2023/Pn Mdn)

Abstract

Penerapan sanksi pidana terhadap pihak yang turut serta dalam eksploitasi seksual anak penting untuk melindungi anak sebagai kelompok rentan. Kejahatan ini berdampak buruk pada perkembangan fisik, psikologis, dan sosial anak, sering dipicu lemahnya pengawasan, tekanan ekonomi, dan rendahnya kesadaran masyarakat. Penelitian ini membahas sanksi pidana terhadap pelaku yang mendukung atau memfasilitasi eksploitasi seksual anak serta kerentanan anak akibat minimnya perlindungan hukum. Sanksi diharapkan memberikan efek jera, dengan mengacu pada Undang-Undang Perlindungan Anak dan KUHP. Tujuannya adalah mengidentifikasi kendala penegakan hukum dan mengusulkan langkah strategis untuk melindungi korban. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan mempelajari peraturan perundang-undangan terkait. Sifatpenelitian bersifat deskriptif analitis berdasarkan studi putusan kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tindak pidana eksploitasi seksual anak adalah kejahatan serius yang mengancam integritas fisik dan psikososial anak, termasuk eksploitasi seksual komersial.Meski ada regulasi seperti UUPA dan UU TPKS, belum ada aturan khusus yang komprehensif menangani kejahatan ini. Sanksi pidana diatur dalam Pasal 52 jo 27 KUHP, Pasal 4 UU Pornografi, dan Pasal 44 KUHP, yang mempertimbangkan kondisi mental pelaku. Dalam Putusan Nomor 1824/Pid.Sus Anak/2023/PN Mdn, hakim mempertimbangkan berat ringannya tindak pidana, termasuk faktor meringankan danmemberatkan, dalam menjatuhkan sanksi kepada terdakwa.