Penegakan Hukum Pidana terhadap Pelaku Eksploitasi Ekonomi Anak ( Studi Kasus Polrestabes Medan)

Abstract

Anak dari sisi kehidupan berbangsa dan bernegara adalah masa depan bangsa dan generasi penerus cita-cita yang memiliki hak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang berpartisipasi, dimana setiap anak berhak mendapatkan perlindungan dari segala bentuk perlakuan termasuk eksploitasi secara ekonomi selama anak dalam pengasuhan orang tua, wali, atau pihak lain manapun yang bertanggung jawab atas pengasuhan. Namun nyatanya sampai saat ini masih sering terjadi praktek eksploitasi terhadap anak khususnya eksploitasi ekonomi. Adapun yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu Bagaimana pengaturan hukum tentang tindak pidana anak yang dilakukan oleh pelaku eksploitasi secara ekonomi,dan Bagaimana penegakan hukum ekploitasi anak secara ekonomi di polrestabes medan.Metode Penelitia ini yang digunakan yaitu Yuridis-Normatif. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa pengaturan hukum mengenai tindak pidana pelaku kejahatan eksploitasi ekonomi terhadap anak diatur dengan jelas dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP),Pasal yang mengatur mengenai kejahatan pelaku eksploitasi ekonomi terhadap anak terdapat pada Pasal 28B Ayat(2) turunan pasal tersebut adalah Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang menjelaskan setiap anak berhak atas kelangsungan hidup,tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.Bagi setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana di maksud dalam pasal 76c dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (Tiga) tahun 6 (enam) bulan dan/atau denda paling banyak Rp 72 juta. Penegakan hukum pelaku ekspolitasi ekonomi terhadap anak dapat dilakukan oleh kepolisian.Peran kepolisian dalam penegakan hukum secara jelas di atur dalam UU No 2 tahun 2002 yaitu melakukan penyelidikan oleh penyelidik untuk mengumpulkan informasi atau laporan yang diduga sebagai pelaku tindak pidana,lalu penyidik atau pejabat kepolisian mencari serta mengumpulkan bukti dari hasil penyelidik, yang dengan bukti membuat penyidik menemukan tersangkanya. Children from the perspective of national and state life are the future of the nation and the next generation of ideals who have the right to survival, growth, and development to participate, where every child has the right to receive protection from all forms of treatment including economic exploitation while the child is in the care of parents, guardians, or any other party responsible for care. However, in fact, until now there are still frequent practices of exploitation of children, especially economic exploitation. The formulation of the problem in this study is How is the legal regulation of child crimes committed by perpetrators of economic exploitation, and How is the law enforcement of economic exploitation of children at the Medan Police Headquarters. The research method used is Juridical-Normative. The results of this study indicate that the legal regulations regarding criminal acts of perpetrators of economic exploitation of children are clearly regulated in the Criminal Code (KUHP), the article that regulates the crimes of perpetrators of economic exploitation of children is in Article 28B Paragraph (2) the derivative of this article is Law Number 35 of 2014 concerning Amendments to Law Number 23 of 2002 concerning Child Protection which explains that every child has the right to survival, growth and development and the right to protection from violence and discrimination. For anyone who violates the provisions as referred to in Article 76c shall be punished with a maximum imprisonment of 3 (three) years 6 (six) months and/or a maximum fine of IDR 72 million. Law enforcement of perpetrators of economic exploitation of children can be carried out by the police. The role of the police in law enforcement is clearly regulated in Law No. 2 of 2002, namely conducting investigations by investigators to collect information or reports suspected of being perpetrators of criminal acts, then investigators or police officials seek and collect evidence from the results of the investigation, which with evidence makes investigators find the suspect.