Eksistensi Justice Collaborator dalam Tindak Pidana Korupsi (Studi Kasus Lembaga Perlindungan Saksi Dan Korban (LPSK) Sumatera Utara)

Abstract

Ide lahirnya justice collaborator berasal dari spirit untuk membongkar kasus yang lebih besar, mengingat korupsi merupakan kejahatan terorganisasi yang melibatkan beberapa orang dalam satu lingkaran koordinasi untuk mencapai tujuan yang sama, permasalahan yang ditemukan adalah pengaturan perlindungan hukum terhadap Justice Collaborator dalam hukum pidana indonesia, peran Justice Collaborator dalam kasus tindak pidana korupsi, hambatan-hambatan tentang LPSK dalam tindak pidana korupsi. Jenis Data penelitian yuridis normatif dan Analisis Data Kualitatif, kesimpulan yang diambil dalam penelitian ini adalah Pengaturan hukum terhadap Justice Collaborator dalam tindak Pidana korupsi diatur secara implisit dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Saksi Dan Korban dan peraturan bersama aparat penegak hukum dan lembaga perlindungan saksi dan korban, meskipun justice collaborator tidak diatur secara implisit dalam KUHAP, Peran Justice Collaborator dalam kasus tindak pidana korupsi Keberadaan saksi pelaku atau Justice Collaborator dalam suatu tindak pidana sangatlah penting dan dibutuhkan dalam mencari dan menemukan titik terang suatu tindak pidana bahkan para penegak hukum kerap mengalami kesulitan dalam mengungkap kejelasan suatu tindak pidana karena tidak bisa menghadirkan saksi pelaku disebabkan karena adanya ancaman baik secara fisik maupun psikis terhadap saksi pelaku atau Justice Collaborator dan peraturan hukum yang minim dan multitafsir, Hambatan-hambatan tentang Justice Collaborator dalam tindak pidana korupsi Saksi pelaku yang hendak mengajukan diri sebagai seorang justice collaborator dapat mengalami ketidakpastian hukum saat penerimaan haknya yang diberikan oleh penegak hukum terkadang dalam proses penyidikan oleh polisi, dan jaksa menganggap saksi pelaku layak dan memenuhi kriteria untuk menjadi saksi pelaku yang bekerja sama, namun pada tahap proses persidangan di pengadilan hakim berpandangan lain. Pemerintah sudah seharusnya membuat regulasi tentang justice collaborator yang lebih implisit Peran justice collaborator sangat siknifikan dan untuk lebih meningkatkan efektifitas justice collaborator pemerintah sudah seharusnya memprioritaskan keamanan Terkait hambatan bagi LPSK seorang justice collaborator (JC) harus jelas kedudukannya The idea of the birth of justice collaborators came from the spirit of uncovering bigger cases, considering that corruption is an organized crime involving several people in a coordination circle to achieve the same goal, the problems found are the regulation of legal protection for Justice Collaborators in Indonesian criminal law, the role of Justice Collaborators in corruption cases, obstacles regarding LPSK in corruption cases. Type of normative legal research and qualitative analysis, the conclusion drawn in this study is that the legal regulation of Justice Collaborators in corruption crimes is implicitly regulated in Law Number 31 of 2014 concerning Protection of Witnesses and Victims and joint regulations of law enforcement officers and witness and victim protection institutions, although justice collaborators are not implicitly regulated in the Criminal Procedure Code, The role of Justice Collaborators in corruption cases The existence of perpetrator witnesses or Justice Collaborators in a crime is very important and needed in finding and finding a bright spot in a crime, even law enforcers often have difficulty in revealing the clarity of a crime because they cannot present perpetrator witnesses due to threats both physically and psychologically to perpetrator witnesses or Justice Collaborators and minimal legal regulations and multiple interpretations, Obstacles regarding Justice Collaborators in corruption crimes Perpetrator witnesses who want to apply as a justice collaborator can experience legal uncertainty when receiving their rights given by law enforcement, sometimes in the process of investigation by the police, and the prosecutor considers the perpetrator witnesses worthy and meets the criteria to become cooperating perpetrator witnesses, but at the stage of the trial process in the judge's court have another view. The government should have made regulations regarding justice collaborators that are more implicit. The role of justice collaborators is very significant and to further increase the effectiveness of justice collaborators, the government should prioritize security. Regarding obstacles for LPSK, a justice collaborator (JC) must have a clear position.