Analisis Pemidanaan Terhadap Tindak Pidana Memperdagangkan Barang yang Tidak Sesuai Standar yang Dipersyaratkan dan Ketentuan Perundang-undangan (Studi Putusan Nomor 2354/Pid.Sus/2023/PN Mdn)

Abstract

Perlindungan konsumen memiliki peran penting dalam membangun hubungan yang seimbang antara konsumen dan pelaku usaha. Di Indonesia, dasar hukum yang menjamin kualitas serta keamanan barang yang beredar di pasar adalah Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peraturan dan pertimbangan hukum terhadap pelaku tindak pidana yang memeperdagangkan barang tidak sesuai standar berdasarkan Putusan Nomor 2354/Pid.Sus/2023/PN Mdn. Kasus tersebut melibatkan pelaku usaha yang memproduksi dan memperdagangkan pupuk tanpa memenuhi standar mutu SNI, serta menggunakan label palsu. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif, dengan pendekatan studi kasus dan peraturan perundang-undangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaku usaha yang melakukan tindakan tersebut dapat dikenakan sanksi pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 8 dan Pasal 62 UUPK. Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan hukuman didasarkan pada unsur pelanggaran terhadap kepastian hukum, perlindungan konsumen, serta kerugian yang ditimbulkan. Penelitian ini merekomendasikan perlunya pengawasan yang lebih ketat dan edukasi hukum kepada pelaku usaha guna mencegah peredaran barang yang tidak memenuhi standar dan mendukung pertumbuhan ekonomi yang sehat. Consumer protection is an essential aspect of creating a fair relationship between business actors and consumers. In Indonesia, Law Number 8 of 1999 concerning Consumer Protection serves as the legal foundation to ensure the quality and safety of goods circulating in the market. This research aims to examine the regulations and legal considerations regarding criminal acts committed by those who trade goods that do not meet established standards, based on Court Decision Number 2354/Pid.Sus/2023/PN Mdn. The case involved a business actor who produced and distributed fertilizer that did not comply with SNI (Indonesian National Standard) quality requirements and used counterfeit labels. The research method used is normative juridical, with a case study and statutory approach. The results show that business actors committing such acts may be subject to criminal sanctions as regulated in Articles 8 and 62 of the Consumer Protection Law. The judge’s considerations in sentencing were based on elements of legal certainty violations, consumer protection, and the losses incurred. This study recommends the need for stricter supervision and legal education for business actors to prevent the distribution of non-standard goods and to support healthy economic growth.