Kajian Hukum Pidana terhadap Pemeliharaan Satwa Liar yang di Lindungi (Studi Putusan Pengadilan Negeri Stabat Nomor 180/Pid.B.2023/Pn.Stb)

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji aspek hukum terkait pemeliharaan satwa liar yang dilindungi berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Stabat Nomor 180/Pid.B/2023/PN STB. Kasus ini melibatkan terdakwa yang terbukti memelihara beberapa satwa dilindungi tanpa izin yang sah dari pihak berwenang. Satwa yang dipelihara di antaranya adalah Orangutan Sumatera, Monyet Hitam Sulawesi, Burung Elang Brontok, dan Burung Tiong Emas, yang termasuk dalam daftar satwa dilindungi menurut Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1999 dan Permen LHK Nomor P.106 Tahun 2018. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan serta analisis terhadap putusan pengadilan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tindakan terdakwa merupakan pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 21 ayat (2) jo. Pasal 40 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya. Dalam menjatuhkan putusan, hakim mempertimbangkan unsur kesengajaan dan dampak ekologis dari perbuatan terdakwa. Penegakan hukum dalam perkara ini diharapkan dapat memberikan efek jera bagi pelaku lain dan meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya perlindungan satwa liar. Selain itu, penelitian ini juga menunjukkan adanya kesenjangan antara norma hukum dan pelaksanaannya di lapangan, khususnya dalam hal lemahnya pengawasan serta sanksi yang belum sepenuhnya menimbulkan efek jera. Diharapkan temuan ini dapat menjadi kontribusi dalam pengembangan hukum konservasi serta mendorong perbaikan dalam kebijakan dan implementasi hukum pidana terhadap kejahatan terhadap satwa liar di Indonesia. This study aims to examine the legal aspects related to the maintenance of protected wildlife based on the Stabat District Court Decision Number 180/Pid.B/2023/PN STB. This case involved a defendant who was proven to have kept several protected animals without valid permits from the authorities. The animals kept included the Sumatran Orangutan, the Sulawesi Black Monkey, the Brontok Eagle, and the Golden Eagle, which are included in the list of protected animals according to Government Regulation Number 7 of 1999 and the Ministerial Regulation of the Environment and Forestry Number P.106 of 2018. This study uses a normative juridical method with a statutory regulatory approach and analysis of court decisions. The results of the study indicate that the defendant's actions constitute a violation of the provisions of Article 21 paragraph (2) in conjunction with Article 40 of Law Number 5 of 1990 concerning the Conservation of Biological Natural Resources and their Ecosystems. In handing down the decision, the judge considered the element of intent and the ecological impact of the defendant's actions. Law enforcement in this case is expected to provide a deterrent effect for other perpetrators and increase public awareness of the importance of wildlife protection. Furthermore, this research also reveals a gap between legal norms and their implementation in the field, particularly in terms of weak oversight and sanctions that have not yet fully deterred. It is hoped that these findings will contribute to the development of conservation law and encourage improvements in policy and implementation of criminal law regarding wildlife crimes in Indonesia.