Implementasi Kebijakan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (Paten) di Kecamatan Siantar Narumonda Kabupaten Toba

Abstract

Kecamatan sebagai salah satu perangkat daerah otonom diharapkan mampu memberikan kontribusi yang besar dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Dalam rangka memenuhi kebutuhan masyarakat untuk memperoleh pelayanan yang mudah, cepat dan tepat di tingkat kecamatan, pemerintah menggulirkan Program Pelayanan Terpadu Kecamatan (PATEN) dengan diterbitkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelayanan Terpadu Kecamatan. Untuk itu, penulis tertarik melakukan penelitian dengan judul “Implementasi Kebijakan Pelayanan Terpadu Kecamatan (PATEN) di Kecamatan Siantar Narumonda Kabupaten Toba Provinsi Sumatera Utara”. Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan adalah metode penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara, dokumentasi, dan observasi. hasil bahwa penerapan kebijakan PATEN di Kecamatan Siantar Narumonda telah berjalan baik. Akan tetapi masih terdapat beberapa faktor penghambat seperti jauhnya jarak kecamatan dari ibu kota kabupaten, sarana dan prasarana yang kurang memadai, kurangnya sosialisasi kepada generasi muda, dan masih terdapat beberapa jabatan yang belum terisi yang dapat mendukung implementasi PATEN. Upaya yang dilakukan dalam rangka meningkatkan implementasi kebijakan PATEN di Kecamatan Siantar Narumonda adalah dengan lebih menggalakkan e-Government sebagai bagian dari koordinasi dengan pemerintah daerah, menambah sarana dan prasarana yang mendukung implementasi PATEN, menyediakan model sosialisasi PATEN yang baik dan dapat diterima oleh semua kalangan, serta melibatkan aparatur Kecamatan dalam beberapa kegiatan Pelatihan dan Bimbingan Teknis. Sub-districts as one of the autonomous regional apparatuses are expected to be able to make a major contribution in providing services to the community. In order to meet the needs of the community to obtain easy, fast and precise services at the sub-district level, the government has rolled out the Subdistrict Integrated Service Program (PATEN) with the issuance of the Minister of Home Affairs Regulation Number 4 of 2010 concerning the Guidelines for Subdistrict Integrated Services. For this reason, the author is interested in conducting a study entitled "Implementation of the Sub-district Integrated Service Policy (PATEN) in Siantar Narumonda Sub-district, Toba Regency, North Sumatra Province". The research method used in writing is a qualitative research method with a descriptive approach. The data collection techniques used are interviews, documentation, and observation. the results show that the implementation of the PATEN policy in Siantar Narumonda Sub-district has gone well. However, there are still several inhibiting factors such as the distance of the sub-district from the district capital, inadequate facilities and infrastructure, lack of socialization to theyounger generation, and there are still several unfilled positions that can support the implementation of PATEN. Efforts made to improve the implementation of the PATEN policy in Siantar Narumonda District are by further promoting e-Government as part of coordination with the local government, adding facilities and infrastructure that support the implementation of PATEN, providing a good PATEN socialization model that can be accepted by all groups, and involving District officials in several Training and Technical Guidance activities.