Perlindungan Hukum terhadap Harta Warisan Kepada Orang dibawah Pengampun (Studi Kasus: Balai Harta Peninggalan Medan)

Abstract

Seseorang yang ditaruh di bawah pengampuan (curandus), tidak dapat mengurus harta kekayaannya sendiri, untuk itu dibutuhkan seseorang sebagai pengampu (kurator) untuk mengurus harta kekayaan dan kepentingannya secara hukum. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaturan hukum harta warisan kepada orang dibawah pengampuan, perlindungan hukum terhadap harta warisan kepada orang berada dibawah pengampuan dan proses penyelesaian dan permohonan terhadap harta warisan kepada orang berada dibawah pengampuan. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan kualitatif-deskriptif, serta didukung oleh studi kasus konkret di Balai Harta Peninggalan Medan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pengaturan pengampuan di Indonesia telah diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) khususnya dalam Pasal 433 sampai dengan Pasal 463. Perlindungan hukum kepada ahli waris yang memliki keterbelakangan mental atau memiliki riwayat penyakit gangguan jiwa diberikan melalui mekanisme pengampuan yang disahkan melalui penetapan pengadilan dan pengawasan oleh Balai Harta Peninggalan (BHP). Proses penyelesaian dan permohonan pengampuan atas harta warisan dimulai dari permohonan pengampuan yang diajukan keluarga ke Pengadilan Negeri, diikuti dengan penetapan hakim tentang siapa yang menjadi pengampu. A person placed under guardianship (curandus) cannot manage their own assets, so a guardian (curator) is needed to manage their assets and interests legally. This study aims to examine the legal provisions governing inheritance assets for individuals under guardianship, legal protection for inheritance assets of individuals under guardianship, and the process of resolving and applying for inheritance assets for individuals under guardianship. The research method employed is a normative legal approach with a qualitative-descriptive methodology, supported by concrete case studies at the Medan Heritage Assets Office. The research findings indicate that guardianship regulations in Indonesia are stipulated in the Civil Code (KUHPerdata), particularly in Articles 433 to 463. Legal protection for heirs with mental disabilities or a history of mental illness is provided through the guardianship mechanism, which is approved by a court ruling and supervised by the Inheritance Property Office (BHP). The process of resolving and applying for guardianship over inheritance assets begins with a guardianship application submitted by the family to the District Court, followed by a judge's decision on who will serve as the guardian.