Kajian Yuridis terhadap Wanprestasi Utang Piutang Pada Koperasi Tunas Mekar ( Studi Putusan Nomor 522/Pdt.G/2024/PN.Mdn)

Abstract

Banyaknya kasus debitur yang lalai dalam memenuhi kewajiban sebagaimana yang telah disepakati dalam perjanjian, sehingga menimbulkan sengketa hukum. Permasalahan utama dalam penelitian ini mencakup bagaimana pengaturan wanprestasi dalam KUHPerdata, bagaimana pertimbangan hukum hakim dalam putusan tersebut, serta apa akibat hukum yang ditimbulkan terhadap para pihak. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji secara yuridis kasus wanprestasi dalam perjanjian utang piutang berdasarkan Putusan Pengadilan Nomor 522/Pdt.G/2024/PN.Mdn Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan deskriptif-analitis, mengandalkan studi kepustakaan dan analisis putusan pengadilan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaturan wanprestasi dalam KUHPerdata telah memberikan dasar hukum yang jelas, khususnya dalam Pasal 1243 KUHPerdata mengenai ganti rugi, biaya, dan bunga. Dalam Putusan Nomor 522/Pdt.G/2024/PN.Mdn, hakim mempertimbangkan bukti wanprestasi berdasarkan unsur kelalaian debitur dan menetapkan kewajiban ganti rugi. Putusan tersebut mencerminkan penerapan prinsip Pacta Sunt Servanda dan asas keadilan bagi pihak yang dirugikan. Penelitian ini memberikan kontribusi praktis bagi masyarakat untuk lebih memahami konsekuensi hukum dari pelanggaran perjanjian utang piutang. Many cases of debtors neglecting to fulfill their obligations as agreed in the agreement, resulting in legal disputes. The main problems in this study include how the regulation of default in the Civil Code, how the judge's legal considerations in the decision, and what legal consequences arise for the parties. This study aims to legally examine cases of default in debt agreements based on Court Decision Number 522/Pdt.G/2024/PN.Mdn. The research method used is normative juridical with a descriptive-analytical approach, relying on literature studies and analysis of court decisions. The results of the study indicate that the regulation of default in the Civil Code has provided a clear legal basis, particularly in Article 1243 of the Civil Code regarding compensation, costs, and interest. In Decision Number 522/Pdt.G/2024/PN.Mdn, the judge considers evidence of default based on the element of debtor negligence and determines the obligation to compensate. The decision reflects the application of the Pacta Sunt Servanda principle and the principle of justice for the injured party. This research provides a practical contribution to the public's understanding of the legal consequences of breaching debt agreements.