Pertanggungjawaban Pidana Bagi Pelaku Korupsi yang dilakukan Secara Bersama (Studi Kasus Putusan Nomor : 41/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Mdn)

Abstract

Korupsi merupakan tindak pidana yang berdampak luas bagi masyarakat, terutama jika dilakukan secara bersama-sama oleh beberapa pelaku. Pemerintah telah mengatur mekanisme pertanggungjawaban pidana melalui Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi serta ketentuan dalam KUHP. Penelitian ini berfokus pada pengaturan hukum dan pertimbangan hakim terhadap pelaku tindak pidana korupsi yang dilakukan bersama-sama, dengan studi kasus Putusan Nomor 41/Pid.Sus- TPK/2023/PN Mdn. Dalam putusan tersebut, hakim menjatuhkan pidana penjara 6 tahun, denda sebesar Rp300.000.000 subsidair 3 bulan kurungan, dan uang pengganti Rp768.366.900 subsidair 2 tahun penjara. Pertimbangan yang meringankan antara lain pengakuan terdakwa, sikap kooperatif, dan kondisi keluarga. Putusan ini mencerminkan penerapan prinsip proporsionalitas antara kepastian hukum, keadilan, dan efek jera. Namun, hakim juga perlu mempertimbangkan dampak sosialnya agar tidak menimbulkan ketidakpercayaan masyarakat terhadap sistem hukum serta mencegah munculnya motivasi untuk melakukan tindak korupsi serupa. Corruption is a crime that has a wide impact on society, especially when committed jointly by several perpetrators. The government has regulated the mechanism of criminal accountability through Law Number 31 of 1999 in conjunction with Law Number 20 of 2001 concerning the Eradication of Criminal Acts of Corruption and provisions in the Criminal Code. This research focuses on legal regulations and judges' considerations regarding perpetrators of corruption committed together, with a case study of Decision Number 41/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn. In the decision, the judge sentenced the defendant to 6 years' imprisonment, a fine of Rp300,000,000, subsidiary to 3 months' imprisonment, and compensation of Rp768,366,900, subsidiary to 2 years' imprisonment. Mitigating considerations include the defendant's confession, cooperative attitude, and family circumstances. This decision reflects the application of the principle of proportionality between legal certainty, justice, and deterrent effect. However, judges also need to consider the social impact so as not to create public distrust in the legal system and prevent the emergence of motivation to commit similar acts of corruption.