Analisis Yuridis Pelaku Tindak Pidana terhadap Orang secara Seksual (Studi Putusan Nomor 1625/Pid.Sus/2020/PN Mdn)

Abstract

Eksploitasi seksual adalah melibatkan seorang dalam kegiatan seksual. Prostitusi dalam bahasa latin adalah prostituare atau prostauree yakni membiarkan diri berbuat zina, percabulan, pergendakan. Adapun rumusan masalah dalam penilitian ini adalah bagaimana pertanggung jawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana eksploitasi terhadap orang secara seksual menurut putusan Nomor 1625/pid.sus/2020/PN Mdn dan bagaimana pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana bagi pelaku tindak pidana eksploitasi terhadap orang secara seksual menurut Putusan Nomor 1625/pid.sus/2020/Pn Mdn.jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian yang penulis gunakan adalah yuridis normatif yang artinya pendekatan yang dilakukan dengan cara menelaah pendekatan teori-teori, konsep-konsep, mengkaji peraturan perundang-undangan yang bersangkutan dengan penelitian ini atau pendekatan perundang-undangan. Hasil kesimpulan dalam penelitian ini adalah pengaturan ketentuan pidana mengenai aktivitas seksual dari Eksploitasi Seksual telah diatur dalam peraturan perundang-undangan yaitu KUHP, Undang-undang Pornografi, Undang-undang Perdagangan Orang dan Undang-undang ITE. Dalam Putusan Nomor: 1625/Pid.sus/2020/Pn.Mdn, Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Pidana bagi Pelaku Tindak Pidana Eksploitasi Terhadap Orang Secara Seksual menurut Putusan Nomor 1625/pid.sus/2020/Pn Mdn Dalam Putusan Nomor: 1625/Pid.sus/2020/Pn.Mdn, Dasar pertimbangan hakim menjatuhkan hukuman adalah berdasarkan fakta dipersidangan, barang bukti yang dihadirkan Jaksa Penuntut Umum dan keterangan saksi-saksi maupun keadaan yang memberatkan dan meringankan, serta keadaan pelaku. Sexual exploitation involves a person in sexual activities. Prostitution, in Latin, is prostituare or prostauree, meaning allowing oneself to commit adultery, lewdness, or debauchery. The problem formulation in this study is: How is criminal responsibility determined for perpetrators of sexual exploitation crimes according to Decision Number 1625/Pid.sus/2020/PN Mdn, and what are the judge's considerations in sentencing the perpetrators of sexual exploitation crimes based on this decision? The type of research used in this study is normative juridical, meaning the approach involves examining theories, concepts, and reviewing relevant legislation related to the research or legal approach.The conclusion of this study is that the criminal provisions regarding sexual activities in sexual exploitation have been regulated in the legislation, including the Criminal Code (KUHP), the Pornography Law, the Human Trafficking Law, and the ITE (Information and Electronic Transactions) Law. In Decision Number: 1625/Pid.sus/2020/PN.Mdn, the judge's consideration in sentencing the perpetrator of sexual exploitation is based on the facts in court, the evidence presented by the Public Prosecutor, witness testimonies, and the aggravating and mitigating circumstances, as well as the condition of the defendant.