Analisis Yuridis Wanprestasi Pelepasan Hak Atas Tanah Akibat Utang Piutang (Study Putusan No.36/Pdt.G/2024/PN Tarutung)”.

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk memenuhi syarat penyelesaian skripsi. Dengan judul Anslisis Yuridis Wanprestasi Pelepasan Hak Atas Tanah Akibat Utang Piutang. Adapun yang melatarbelakangi penelitian ini adalah banyaknya kasus perjanjian utang piutangyang sangat memungkinkan terjadinya wanprestasi atau keadaan prestasi. Hal tersebut mengakibatkan permasalahan hukum yang mengakibatkan kerugian terhadap kreditur karena tidak mendapatkan hak-haknya.perjanjian utang-piutang diatur dalam Kitap Undang-Undang Perdata (KUHPerdata)yang mengatur secara jelas hak dan kewajiaban para pihak secara jelas. Dengan rumusan masalah; Bagaimana pengaturan hukum terhadap wanprestasi pelepasan hak atas tanah akibat utang piutang di Indonesia, Bagaimana pertimbangan hakim berdasarkan putusan No.36/Pdt.G/2024/PN Tarutung, Bagaimana akibat hukum bagi para pihak dalam kasus pelepasan hak atas tanah yang wanprestasi berdasarkan putusan No.36/Pdt.G/2024/PN Tarutung, Hal tersebut bertujuan untuk mengetahui bagaiman pengaturan hukum wanprestasi pelepasan hak atas tanah akibat utang piutang. Untuk menganalisis dan mengkaji pelepasan hak atas tanah dan mengidentifikasi faktor penyebab wanprestasi berdasarkan putusan No.36/Pdt.G/2024/PN Tarutung. untuk menguraikan akibat hukum wanprestasi dalam hukum perdata khususnya dalam perjanjian utang piutang yang menyangkut hak atas tanah. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif yaitu bahan hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau sekunder dan data yang diperoleh adalah langsung dari sumbernya yakni melaluiwawancara resmi yang diperoleh dari lokasi penelitian. Berdasarkan dari hasis penelitian ini konsumen dapat disimpulkan bahwa wanprestasi adalah keadaan dimana seseorang debitur lalai dalam menjalankan kewajibannya untuk membayar utang piutang yang mengakibatkan kerugian terhadap kreditur dan kreditur tidak mendapatkan haknya. Sehingga menimbulkan akibat hukum bagi pihak yang melakukan wanprestasi seperti ganti rugi, dan maka dengan itu perlu bagi para pihak yang melakukan perjanjian harus memahami akibat hukum dari wanprestasi untuk menghindari resiko dan konsekuensi hukumyang tidak diinginkan. This study aims to fulfill the requirements for completing a thesis. With the title Legal Analysis of Default in Release of Land Rights Due to Debt. The background to this study is the large number of cases of debt agreements that are very likely to occur in default or a state of performance. This results in legal problems that result in losses for creditors because they do not get their rights. Debt agreements are regulated in the Civil Code (KUHPerdata) which clearly regulates the rights and obligations of the parties clearly. With the formulation of the problem; How is the legal regulation of default in release of land rights due to debt in Indonesia, How is the judge's consideration based on decision No.36 / Pdt.G/2024 / PN Tarutung, What are the legal consequences for the parties in cases of release of land rights that are in default based on decision No.36 / Pdt.G/2024 / PN Tarutung, This aims to find out how the legal regulation of default in release of land rights due to debt. To analyze and review the release of land rights and identify the factors causing default based on decision No.36/Pdt.G/2024/PN Tarutung. to describe the legal consequences of default in civil law, especially in debt agreements concerning land rights. The type of research used in this study is normative legal research, namely legal materials carried out by examining library or secondary materials and the data obtained are directly from the source, namely through official interviews obtained from the research location. Based on the results of this study, consumers can conclude that default is a condition where a debtor is negligent in carrying out his obligations to pay debts which results in losses to creditors and creditors do not get their rights. So that it causes legal consequences for the party committing default such as compensation, and therefore it is necessary for the parties to the agreement to understand the legal consequences of default to avoid unwanted legal risks and consequences.